Plt Gubernur Perlu Ajak KPK Kawal Proyek APBA

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah diminta untuk mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Plt Gubernur Perlu Ajak KPK Kawal Proyek APBA
SERAMBI/HERIANTO
REKANAN meneken kontrak 318 paket proyek strategis APBA 2019 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (24/4). 

BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah diminta untuk mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Pemerintah Aceh mengawasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) yang baru dikontrakkan.

“Kenapa tidak Plt meminta kepada KPK secara resmi untuk memastikan ini tidak dikorup. Ini bukan satu tantangan, tapi satu alat untuk mencegah,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Jumat (26/4).

Alfian menyampaikan itu saat menjadi narasumber program cakrawala Radio Serambi FM dengan judul ‘Kinerja SKPA Dipersoalkan’. Dalam talk show yang dipandu Vheya Artega itu juga menghadirkan narasumber internal, Yocerizal, Redaktur Politik dan Keamanan (Polkam) Harian Serambi Indonesia.

Menurut Alfian, mengajak KPK untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengelola dana otsus agar tepat sasaran. Apalagi, Plt Gubernur Nova pernah meminta agar proyek tersebut tidak dicalokan atau diberikan kepada orang lain untuk dikerjakan. Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengontrakkan 318 paket proyek strategis APBA 2019 senilai Rp 645 miliar kepada 318 perusahaan. Penandatanganan pakek proyek tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (24/4).

“Kepada rekanan yang telah menandatangani kontrak bersama, saya minta setelah menarik uang muka kerja, jangan ada yang menjual proyeknya dengan cara mensubkan kepada pihak lain,” kata Plt Nova Iriansyah dalam pidato arahannya.

Tapi penandatangan kontrak paket proyek tersebut dikritisi oleh pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA. Pihaknya meminta Plt Gubernur Aceh mengevaluasi kembali kinerja Pokja ULP dan sejumlah SKPA karena dinilai lamban dalam mengeksekusi lelang paket proyek APBA 2019.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, salah satu faktor keterlambatan penandatangan proyek tersebut karena tidak siapnya dokumen dari SKPA. “Dari proses awal kita meragukan bahwa perencanaan yang sudah disepakati tidak punya basis perencanaan yang kuat, datanya tidak kuat,” katanya.

Alfian menyampaikan hal itu berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Dia mengatakan, banyak sekali program kopi paste, artinya ketika mau dilelang baru sibuk membuat dokumen. “Misalnya, ketika adanya pembangunan yang harus membebaskan tanah. Nah berapa luas tanah yang harus dibebaskan itu SKPA tidak punya basis datanya. Itu salah satu faktor keterlambatan,” ungkap aktivis antirasuah ini.

Karena itu, Alfian masih meragukan praktik culas tidak terjadi dalam pengerjaan proyek itu. “Plt harus membuat publik terjamin bahwa ini tidak terjadi (pencaloan). MaTA menduga kuat bahwa komitmen fee masih sangat kuat. Seharusnya pemerintah harus membangun perangkat untuk mencegah itu,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved