Opini

‘Risywah’ dan Marwah Ternoda

MEMBACA artikel “Transaksi Jabatan di Negara Demokrasi” oleh Dr Sri Rahmi MA (Serambi, 11/4/2019), membuat saya tergelitik

‘Risywah’ dan Marwah Ternoda
IST
Saifuddin A. Rasyid, Akademisi FAH UIN Ar-Raniry, pemerhati community development, tinggal di Barabung, Darussalam, Aceh Besar

Risywah sebagai praktik terlarang, baik secara hukum positif Indonesia, menurut ukuran moralitas internasional, bahkan aturan agama, itu sepertinya telah dipahami. Bahkan seluruh pemerintah dan bangsa di dunia sepakat melawannya. Karena disadari bahwa risywah dapat merusak dan bahkan menenggelamkan marwah suatu bangsa. Tapi mengapa risywah disukai secara terbuka dan massif.

Syed Hussein Alatas dalam bukunya, Rasuah: Sifat, Sebab, Fungsi menjelaskan bahwa prilaku rasuah dalam kehidupan manusia bagaikan telah mangakar sebagai ideologi. Ada pihak yang bahkan mengakui peranan positif rasuah dalam pembangunan. Sementara Sheikh Naquib Alatas dalam bukunya, Islam dan Sekulerisme menyebut rasuah dan perilaku korup telah mengubah kemampuan manusia dalam menentukan salah dan benar (worldview) dalam kehidupan mereka. Pandangan hidup seperti ini telah menjebak sistem negara menjadi loyal pada perilaku korup dan kebiasaan menyuap, dan masyarakatnya permisif.

Adalah bukan perkara sederhana sebenarnya ketika melihat masyarakat kita membiarkan secara diam-diam adanya praktik transaksi suara. Sebagian bahkan tidak rikuh dan viral menerima pemberian dari calon pejabat di musim pemilu, baik itu pemberian dalam bentuk uang maupun barang. Beberapa ustaz pun, untuk kepentingan tertentu, memutar otak mencari justifikasi praktik seperti itu. Sebagian bahkan menargetkan “pendapatan” aji mumpung di musim kampanye. Benar benar suatu peyakit yang nyata.

Begitu juga ketika praktik suap terjadi dalam berbagai aktivitas sosial dan birokrasi yang memungkinkan terbuka peluang terjadi transaksi semacam itu. Sepertinya hal itu terjadi dengan mudah dan menjadi hal biasa saja. Orang bijak mengatakan bahwa kesalahan yang dibiasakan akan menjadi norma dimana tak lagi terlihat keburukan didalamnya. Kebusukan praktik dan akibat risywah tak lagi tercium ketika masif dan masyarakat telah permisif. Sama seperti orang yang tak lagi mampu mencium bau amis kandang ayam setelah sehari hari ia berada di lingkungan kandang itu.

Di level pejabat publik, baik pejabat negara maupun swasta, kejadian serupa pun terulang terjadi dan terjadi kembali. Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang melibatkan Romy di atas hanya satu puncak gunung es yang telah muncul ke permukaan. Sepertinya fenomena gunung es seperti itu telah dan akan terus terjadi sesuai ritme yang sejalan dengan pergeseran ombak di laut, karena gunung risywah telah tumbuh sejak lama dari dasar lautan budaya yang dalam.

Adanya lembaga anti rasuah seperti KPK, adanya sorotan mata dunia, bahkan adanya norma agama, tidak lagi mampu membendung nafsu risywah dan korup pengemuka bangsa ini. Kasus-kasus yang muncul dari OTT atau laporan ke KPK bagaikan gelombang yang datang susul menyusul di pantai.

Bersih risywah
Untuk menjadi negara bersih dari risywah dan korupsi sepertinya Indonesia masih perlu melakukan perjalanan panjang diiringi harapan yang selalu ada. Adalah berita gembira dalam laporan CPI (Corruption Perception Index) atau Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency Internasional pada 2018 lalu, Indonesia naik kelas menjadi urutan ke 89 dari 180 negara yang dinilai. Sebelumnya pada 2017, Indonesia berada di peringkat 96. Yang juga menggembirakan adalah karena dinilai Indonesia memiliki KPK sebagai lembaga anti rasuah yang kian berperan efektif.

Dari laporan CPI itu secara keseluruhan 10 besar negara terbersih korupsi adalah Denmark di peringkat pertama, diikuti oleh Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia dan Swiss. Selanjutnya diikuti oleh Norwegia, Belanda, Canada, dan Luxemburg. Jerman berada di peringkat 11 dan Amerika Serikat di ranking 22. Sementara 10 besar negara terkorup dari paling bawah dimulai Somalia, Suriah, Sudan Selatan, Yaman, Korea Utara, Sudan, Guinea-Bissau, Guinea Ekuatorial, Afghanistan, dan Libya.

Sesuai dengan indikator CPI, data tersebut menjelaskan kepada kita: Pertama, kesehatan demokrasi suatu negara memiliki saling keterkaitan langsung dengan perilaku korup. Makin tinggi rate kesehatan demokrasi, maka makin bersih negara itu. Dari skor nilai 0-100, Indonesia meraih nilai 38 (0 adalah terkorup). Itu artinya Indonesia harus membangun lebih banyak untuk kesehatan demokrasi, juga berarti untuk kebersihan dari korupsi.

Dan, kedua, tidak ada satu pun negara muslim dari 10 negara terbersih dari korupsi pada 2018, tetapi terdapat 7 negara muslim dari 10 negara terkorup. Miris dan memprihatinkan. Seandainya CPI menggunakan indikator agama, misalnya “takut neraka”, mungkin hasilnya akan berbeda, tetapi sayangnya CPI tidak menggunakan indikator itu.

Kenyataan ini sekaligus menjelaskan bahwa nilai dan norma Islam yang diyakini dan dianut kaum muslimin --termasuk yang dianut partai partai Islam dan lingkungan Kemenag di Indonesia-- belum mampu meredam hasrat jahat manusia dan kecenderungan berperilaku buruk semacam risywah. Kenyataan yang menyebabkan marwah kaum muslimin ternoda. Wallahu a’lam. (saifuddin.rasyid@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved