KIP Sabang Minta Parpol Serahkan LPPDK, Ini Akibatnya Bagi Caleg Terpilih Bila tak Diserahkan

penyerahan LPPDK merupakan kewajiban parpol peserta pemilu 2019 yang harus disampaikan kepada KPU/KIP

KIP Sabang Minta Parpol Serahkan LPPDK, Ini Akibatnya Bagi Caleg Terpilih Bila tak Diserahkan
FOR SERAMBINEWS.COM
Akmal Said, Komisioner KIP Kota Sabang bidang Divisi Hukum dan Pengawasan 

KIP Sabang Minta Parpol Serahkan LPPDK, Jika tidak Caleg Terpilih dari Parpol Tersebut tak Dilantik Sebagai Anggota Dewan

Laporan Masrizal | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Semua partai politik (parpol) peserta Pemilu yang ada di Kota Sabang diminta untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat.

Batas akhir penyerahan LPPDK sampai 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB.

Baca: Wali Kota dan Kepala BPKS Lepas Peserta Fun Bike dan Fun Walk Sabang

Akmal Said, Komisioner KIP Kota Sabang bidang Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan, penyerahan LPPDK merupakan kewajiban parpol peserta pemilu 2019 yang harus disampaikan kepada KPU/KIP sebagaimana disebut dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

“Di tingkat kabupaten/ kota LPPDK disampaikan kepada KPU/KIP kabupaten/kota sejak tanggal 26 April 2019 sampai 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB, sesuai Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 tanggal 23 April 2019,” kata dia kepada Serambi, Sabtu (27/4/2019).

Apabila parpol tidak menyampaikan LPPDK ke KIP, kata Akmal, maka parpol tersebut akan mendapat sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRK dari parpol asal calon yang bersangkutan untuk menjadi anggota DPRK terpilih.

Baca: 25 Yacht dari Berbagai Negara Meriahkan Sabang Marine Festival 2019

“Selain parpol, calon anggota DPRK terpilih juga diwajibkan menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KIP Sabang selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan calon anggota DPRK terpilih oleh KIP Sabang,” ujar dia.

Penyampaian LHKPN oleh caleg terpilih, lanjut Akmal, sesuai dengan intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat edarannya Nomor 22 tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 37 ayat 1,2 dan 3.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved