Aksi Kontroversi Bupati Talaud: Keluar Negeri Tanpa Izin, Bertikai dengan PDIP, hingga Ditangkap KPK

Sejumlah kontroversi ini bahkan memicu kehebohan publik. Mulai dari perseteruannya dengan PDIP hingga dipecat partai.

Aksi Kontroversi Bupati Talaud: Keluar Negeri Tanpa Izin, Bertikai dengan PDIP, hingga Ditangkap KPK
Instagram/@Sri_Manalip
Bupati Talaud Sri Wahyumi 

Sebelum melakukan mutasi Pemkab Talaud mengirim permohonan izin untuk melakukan mutasi jabatan. Namun, lewat surat balasan Kemendagri menolak rencana itu.

Sesuai surat yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sonny Sumarsono, mutasi usai Pilkada melanggar UU.

Dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Mendagri.

Baca: Pertamina Tambah 8.400 Tabung Elpiji 3 Kg Selama Ramadhan

Baca: Pria Lhokseumawe Tewas di Ruang Kabel Listrik SPBU, Polisi Temukan Tang dan Gergaji Besi

4. Sarankan Masyarakat Kibarkan Bendera Filipina 

Kasus Bupati SWM menyarankan masyarakat Talaud memasang bendera Filipina sebagai protes terhadap pembangunan yang tidak dilakukan di daerahnya    

5. Dinonaktifkan Kemendagri Karena ke Luar Negeri Tanpa Izin

Sri Wahyumi Manalip Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dinonaktifkan sebagai Bupati.

Hal ini setelah keluar Surat keputusan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Keputusan Mendagri nomor 131.71-17 tahun 2018 itu menerangkan tentang pemberhentian sementara Bupati Kepulauan Talaud.

Bupati Talaud diberhentikan sementara karena melanggar undang-undang.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved