Mahasiswa Aceh Klarifikasi ke Mahfud MD

Sejumlah mahasiswa dan santri Aceh yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Yogyakarta

SERAMBINEWS.COM/Hand Over
Sejumlah mahasiswa dan santri asal Aceh di Yogyakarta, menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD. Mereka meminta klarifikasi terkait pernyataan Mahfud MD yang menyebut Aceh sebagai salah satu provinsi garis keras. 

* Soal Pernyataan Aceh Provinsi Garis Keras

MEULABOH - Sejumlah mahasiswa dan santri Aceh yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Yogyakarta menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD untuk meminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebutkan sejumlah provinsi termasuk Aceh sebagai daerah garis keras. Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu pun menjelaskan garis keras yang dia maksud bukan radikal atau ekstrim, tapi teguh pendirian dan tak bisa didikte.

“Garis keras yang saya maksud dalam pernyataan itu bukanlah radikal atau ekstrim, melainkan tidak bisa didikte. Mereka (orang Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan), punya pendirian yang tidak bisa dibayar dengan apa pun,” ujar Mahfud MD kepada sejumlah mahasiswa dan santri Aceh di Yogyakarta yang menemuinya, Selasa (30/4).

Penjelasan Mahfud MD itu turut direkam oleh mahasiswa Aceh. Bahkan, salah seorang anggota rombongan yang menemui Mahfud MD yakni mahasiswa asal Aceh Barat, Raman Dharwis Sandika turut mengirim video penjelasan pakar hukum itu ke Serambi. Video berdurasi 3 menit lebih tersebut dipandu oleh Muhajir, salah satu mahasiswa yang ikut dalam rombongan tersebut. “Sehingga saya katakan, orang Aceh dan lain-lain yang saya sebut itu adalah orang garis keras. Seperti saya orang Madura juga garis keras,” jelas mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur itu.

Mahfud MD menerangkan, seperti orang Aceh, orang Madura juga sangat keras pendiriannya, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. “Mereka (orang Madura) enggak mau, saya pokoknya tetap memilih Prabowo. Karena saya tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Itulah garis keras,” papar Mahfud.

Dalam pemaparannya, Mahfud MD menekankan, bahwa tidak ada masalah apa-apa antara dirinya dengan warga Aceh. Malah, ia pun menyebut, pernah beberapa kali datang ke Aceh dan bertemu dengan para mantan pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf. “Saya sering ke Aceh. Saya juga beberapa kali ketemu dengan mantan (Panglima) GAM, Muzakir Manaf. Itu orang semua teman-teman saya yang baik dan saya tidak pernah mengatakan mereka itu sebagai orang radikal,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mahfud MD menyebut kemenangan Prabowo-Sandi di Aceh karena Aceh tergolong provinsi ‘garis keras’. “Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga,” kata Mahfud MD.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi. Video berdurasi sekitar satu menit tersebut beredar luas di media sosial, sehingga memancing reaksi banyak kalangan terutama warga asal provinsi yang dimaksud. Bahkan, sejumlah kalangan di Aceh mengecam dan meminta Mahfud MD meminta maaf. Sejumlah tokoh di Aceh yang mengkritisi pernyataan pakar hukum asal Madura itu di antaranya mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan santri Aceh yang sengaja menemui mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD untuk mempertanyakan langsung maksud pernyataan tentang provinsi garis keras berharap, klarifikasi tersebut bisa meredam dan menurunkan tensi di masyarakat. Adapun mahasiwa asal Aceh di Yogyakarta yang menemui Prof Mahfud MD adalah Heri Maulizal (Ketua Himpasay), Zulfan Febrian (Ketua TPA), Raman Dhawis Sandika (Himpasay), Fadli (Sekjend KMPAN), Muhammad Iqbal (Himalaya), Ridho (Santri), Muhajir Al-Fairusy (MAA), dan Darul Faizin (Santri).

Pertemuan antara mahasiswa Aceh dengan Mahfud MD berlangsung pada sebuah kafe, dekat dengan kediaman mantan Ketua MK tersebut. Dalam pertemuan itu, mahasiswa selain mendengar langsung komentar dari Prof Mahfud, juga ikut merekam untuk disampaikan kembali ke publik, termasuk masyarakat Aceh.

Ketua Himpasay, Heri Maulizal dalam keterangannya kepada Serambi, kemarin, mengatakan, bahwa pernyataan garis keras oleh Prof Mahfus MD memang kurang tepat dalam situasi panasnya suasana Pileg dan Pilpres 2019. “Kata yang ambiguitas sehingga membuat masyarakat berasumsi miring dan tidak memberi kesan yang baik dalam berdemokrasi. Kemenangan paslon 02 di Aceh bukan mengindikasikan masyarakat Aceh garis keras, karena orang Aceh kental dalam beragama dan berpegang teguh pada norma-norma ke-Acehan. Sebagai mahasiswa dan masyarakat Aceh, polemik ini harus segera diklarifikasi supaya tidak dimobilisasi politik,” jelasnya.

Zulfan Febrian selaku Ketua TPA berharap, klarifikasi yang disampaikan langsung Mahfud MD kepada mahasiswa dan santri Aceh dan sempat direkam itu mampu meredam tensi di media sosial maupun sosial masyarakat Aceh. “Sebagai mahasiswa, kita ingin menjembatani agar informasi yang dikonsumsi masyarakat tidak setengah-tengah, apa lagi mengandung unsur hoax atau konten pecah belah lainnya. Sehingga semua bisa jelas dan terang benderang,” ucapnya. “Pascapilpres, harusnya argumentasi para tokoh nasional bisa lebih menyejukkan dan tidak mengandung makna ambigu yang menimbulkan tafsir ganda, apalagi terkait isu agama yang sensitif bagi masyarakat Aceh,” tambah Raman, mahasiswa Aceh di Yogyakarta.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved