Pemerintah Diminta Lindungi Buruh Lokal

Sejumlah mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembela Buruh Aceh menggelar aksi di Bundaran Simpang

Pemerintah Diminta Lindungi Buruh Lokal
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Sejumlah mahasiswa dan buruh di Aceh menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh 

* Dari Ancaman Tenaga Kerja Asing

BANDA ACEH - Sejumlah mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembela Buruh Aceh menggelar aksi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (1/5). Mereka meminta pemerintah Aceh melindungi keberadaan buruh lokal. Aksi itu dalam rangka memperingati hari buruh internasional atau sering disebut dengan May Day.

Dalam aksi itu, massa menggenakan baju kaos hitam serta mengikat kepala dengan pita merah. Secara bergilir, mereka menyampaikan orasi melalui pengeras suara. Aksi yang dikawal aparat keamanan itu menarik perhatian pengguna jalan.

Disela-sela aksi, Koordinator Komite Pembela Buruh Aceh, Wahyu Rezky meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi keberadaan buruh lokal. Jangan sampai buruh asing dengan leluasa bekerja di Aceh.

“Kita ketahui bersama bahwa negara kita hari ini sedang dihantui oleh impor tenaga kerja asing. Kita sayangkan hari ini, ketika buruh asing bekerja ternyata bekerja sebagai buruh kasar, yang seharusnya kompetensi itu ada pada kita,” kata dia.

Oleh karena itu, Wahyu mendorong Pemerintah Aceh mengerluarkan regulasi yang dapat melindungi buruh lokal dari ancaman tenaga kerja asing. Menurutnya, tenaga kerja asing boleh digunakan pada bidang yang teknis dan tidak bisa dikerjakan oleh buruh lokal. Seperti sudah sering diberitakan media ini, selama ini ada tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok yang bekerja di sejumlah perusahaan di Aceh. Konon, keterampilan mereka sangat dibutuhkan dan belum bisa digantikan oleh tenaga lokal. Namun, para pengeritik menilai bahwa alasan tersebut dibuat-buat. Buktinya, untuk tenaga buruh kasar saja masih ada yang menggunakan tenaga kerja asing.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Lapangan, Agusriadi menyampaikan bahwa pada aksi itu mereka mengangkat beberapa tuntutan. Di antaranya mendesak Pemerintah Aceh mempergubkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

“Sampai sekarang dari 2014-2019, atau sudah sekitar lima tahun belum ada Pergub tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan qanun ini qanun khusus,” katanya.

Pihaknya juga menuntut pemerintah memberikan kepastian hak pekerja, mulai dari menentukan umpah minimum provinsi (UMP), kontrak kerja, dan berserikat. Untuk diketahui UMP Aceh saat ini sekitar Rp 2.916.810.

“Kita juga mendorong serikat pekerja untuk terus melakukan advokasi untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Kami juga mengajak kepada seluruh pekerja agar bergabung dalam serikat pekerja,” ujar dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved