Penggelembungan Suara di 34 TPS

Kasus dugaan penggelembungan suara dari calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Utara

Penggelembungan Suara di 34 TPS
Serambi
Ketua Bappilu PDA DPW Aceh Timur, Tgk Ridwan M Dahlan, didampingi Caleg DPRA nomor urut 4 dari PDA Ridwan Abubakar (Nek Tu) melaporkan PPK Peureulak atas penggelembungan suara caleg DPRA dari salah satu Parlok lainnya, di Panwaslu Aceh Timur, Minggu (28/4/2019). SERAMBI/SENI HENDRI 

* PPK Seunudon Diduga Ikut Terlibat

LHOKSUKON - Kasus dugaan penggelembungan suara dari calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Utara ke caleg partai lain yang terjadi di 34 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Kecamatan Seunuddon, Senin (29/4), dilaporkan ke Panwaslih Aceh Utara. Penggelembungan suara itu diduga melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon.

Perkara itu dilaporkan Zulkifli Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) VI PKS Aceh Utara dan H Mulyadi CH Wakil Ketua DPRK Aceh Utara yang juga caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Utara, melalui kuasa hukum, Razali Amin SH. Selain PPK Kecamatan Seunuddon, keduanya juga mengadukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara ke Panwaslih.

Diberitakan sebelumnya, puluhan kota suara yang disimpan di balai desa Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, ditemukan pada 24 April dalam keadaan sudah dirusak kabel tiesnya. Perusakan itu diduga dilakukan untuk memuluskan langkah pelaku mengambil form dari dalam kotak tersebut sehingga secara leluasa menggelembungkan suara untuk caleg dari sebuah partai nasional. Kasus tersebut merugikan seorang caleg PKS bernama Mawardi karena perolehan suaranya jadi berkurang.

“Proses pelaporan kasus yang dilakukan PKS kepada Panwaslih Aceh Utara sudah diterima Senin (29/4) sekira pukul 10.00 WIB. Salah satu tuntutannya adalah pembukaan kotak suara dan penggelembungan suara dari salah satu partai nasional,” tulis Koordinator Dapil VI PKS Aceh Utara, Zulkifli, kepada Serambi, Senin (29/4).

Disebutkan, data yang tidak sesuai adalah C1 saksi dengan hasil rekap PPK Seunuddon dan adanya penggelembungan suara di 34 TPS yang tersebar di 13 gampong dalam Kecamatan Seunuddon. “Salah satu temuan kami di Gampong Mane Kawan adalah hasil rekap C1 saksi dari 3 TPS terdapat 35 suara. Namun hasil rekap PPK Seunuddon digelembungkan menjadi 115 suara,” ungkap Zulkifli.

Dalam hal ini kata Zulkifli, PKS sudah memberi kuasa kepada pengacara untuk menuntut PPK Seunuddon supaya merekap kembali hasil pleno Kecamatan Seunuddon sesuai C1 saksi dan Panwas dari seluruh TPS berdasarkan temuan sementara kami yang sudah terjadi di sejumlah gampong tersebut.

Sementara itu H Mulyadi CH kepada Serambi juga menyebutkan, sampai sekarang dirinya belum menemukan adanya pengurangan suara terhadap caleg PPP di Kecamatan Seunuddon. Namun ia melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara terhadap salah satu caleg dari partai nasional di Kecamatan Seunuddon, sehingga merugikan dirinya.

“Saya memiliki saksi di Kecamatan Seunuddon yang mencatat semua hasil perolehan suara. Lalu ketika diadakan pleno untuk perekapan suara, ternyata suara hasil rekap PKK sudah tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Saksi kami tidak mau meneken berita acara hasil perekapan. Kemudian mengajukan protes,” ujar Mulyadi.

Karena itu dirinya meminta Panwaslih Aceh Utara untuk memerintahkan kembali PPK Seunuddon supaya merekap kembali data seperti semula. “Karena kami merasa sangat dirugikan, karena penggelembungan suara untuk caleg dan partai lain, sehingga peringkat kami jadi turun,” ujar Mulyadi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved