Mahasiswa Demo Disdikbud Kota

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Penindasan (AMAP)

Mahasiswa Demo Disdikbud Kota
SERAMBI/SAIFUL BAHRI
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Penindasan (AMAP) berdemo di depan kantor Disdikbud Lhokseumawe, pada peringatan Hari Pendididkan Nasional (Hardiknas) Kamis (2/5/).

LHOKSEUMAWE - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Penindasan (AMAP), Kamis (2/5), berdemo di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lhokseumawe. Aksi yang bersamaan dengan Hari Pendididkan Nasional (Hardiknas) itu ditujukan untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah kota (pemko) setempat.

Pantauan Serambi, mahasiswa awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center. Sekitar pukul 10.40 WIB, mereka bergerak ke Disdikbud Lhokseumawe. Mereka membawa sejumlah poster yang antara lain bertuliskan “Sejahterakan guru honorer”, “Pemerataan guru di daerah terpencil”, dan “Prioritaskan beasiswa pendidikan Aceh Utara-Lhokseumawe.” Mereka juga berorasi secara bergantian.

Tidak lama kemudian, Kepala Disdikbud Lhokseumawe, Drs Nasruddin MM, keluar untuk menemui para pendemo. Selanjutnya mahasiswa yang diwakili jenderal lapangan, Munzir Abe, membacakan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya, meminta dihapuskan program Aceh Carong, sejahterakan guru honorer, prioritaskan pendidikan Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta pemerataan guru berkualitas di daerah terpencil.

Mereka juga meminta dihapuskan liberisasi pendidikan, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, revisi kurikulum pendidikan, pemerataan pendidikan nasional. Selanjutnya, para pendemo meminta ditingkatkan kualitas pendidikan untuk mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, kembalikan azas pendidikan, serta dicantumkannya pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum.

Seusai mahasiswa membacakan pernyataan sikap, Kepala Disdikbud Lhokseumawe, Nasruddin, menjelaskan, pihaknya terus berupaya memajukan pendidikan di Lhokseumawe. Apalagi, tambahnya, insfrastruktur pendidikan di kota itu sudah semakin baik.

Terkait tuntutan mahasiswa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lhokseumawe, Drs Nasruddin MM, mengatakan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan sesuai kapasitas Pemerintah Kota Lhokseumawe. “Ke depan, pihaknya dalam menetapkan kebijakan tetap berdasarkan petunjuk pimpinan,” ujarnya. Sedangkan poin-poin yang bukan wewenang Pemko Lhokseumawe, tak dapat diakomodir.

Hasil negosiasi, hanya 4 dari 12 tuntutan yang akan diakomodir. Keempat tuntutan itu adalah menyejahterakan guru honorer, kurikulum bahasa daerah, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, Nasruddin meneken pernyataan sikap terkait empat poin tersebut.

Disepakati, satu bulan kemudian mahasiswa akan meminta pertanggungjawaban apa langkah yang akan dilakukan Disdikbud Lhokseumawe untuk mewujudkan keempat tuntutan yang sesuai dengan kapasitas Pemko Lhokseumawe tersebut. Setelah itu, mahasiswa yang dikawal ketat oleh polisi membubarkan diri secara tertib.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved