Tujuh Pelanggar Pemilu ke Polres

Panwaslih Aceh Utara sudah meneruskan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan enam

Tujuh Pelanggar Pemilu ke Polres
IST
SAFWANI

LHOKSUKON - Panwaslih Aceh Utara sudah meneruskan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan enam saksi dan satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 97 Desa Matang Ulim, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, ke Polres setempat, Jumat (3/5). Sebelumnya, Panwaslih juga merekomendasikan di TPS tersebut untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan dilakukan pada Selasa (23/4) pekan lalu.

Informasi yang diperoleh Serambi, hingga saat ini Panwaslih Aceh Utara sudah menangani 11 kasus pelanggaran pemilu. Tiga di antaranya adalah kasus temuan pada hari pencoblosan atau pemungutan (17/4) suara di tiga lokasi. Kasus pencoblosan lebih dari satu kali itu ditemukan di TPS 38 Desa Meunasah Cut, Kecamatan Nisam, dan TPS 97.

Sedangkan temuan ketiga, kasus surat suara sudah tercoblos di TPS 6, Desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara. “Sejak 17 April sampai sekarang kita sudah menangani 11 kasus terkait pemilu,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Aceh Utara Safwani SH kepada Serambi, kemarin. Dari jumlah itu, tiga kasus temuan, tiga kasus pelanggaran administrasi, dan lima kasus lagi pelanggaran pemilu. (Lihat boks).

Disebutkan, untuk pencoblosan yang lebih dari satu kali di Desa Matang Ulim sudah dapat diteruskan ke penyidik Mapolres Aceh Utara setelah pihaknya melakukan serangkaian proses investigasi, antara lain klarifikasi terhadap saksi dan sejumlah barang bukti. Diduga kasus itu melibatkan enam saksi dari parpol lokal dan nasional.

“Kami dalam melakukan penerusan temuan tersebut kepada penyidik, melampirkan surat pengantar, surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan, temuan dugaan tindak pemilunya, hasil kajian, dan melampirkan hasil kajian kepolisian, surat undangan klarifikasi, kemudian berita acara klarifikasi di bawah sumpah. Selain itu juga berita acara pembahasan pertama, kedua, daftar saksi dan terlapor, dan barang bukti,” ujar Safwani.

Ditambahkan Safwani, pihaknya saat ini juga mulai menelusuri adanya pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di Kecamatan Seunuddon. “Untuk lima kasus yang dilaporkan caleg dan tim belum bisa ditentukan jenis pelanggarannya, karena masih dalam proses,” pungkas Safwani.

Dari 11 perkara yang sedang ditangani, dua di antaranya sudah dihentikan Panwaslih Aceh Utara. Kedua kasus tersebut adalah kasus pencoblosan surat suara yang terjadi pada Rabu (17/4). Kasus ini sudah dihentikan tim penegakan hukum terpadu, karena tidak menemukan saksi dalam kasus tersebut setelah dilakukan serangkaian investigasi.

Sedangkan kasus yang kedua yang dihentikan tim penegakan hukum terpadu adalah pencoblosan lebih dari satu kali yang terjadi di TPS 38 Desa Meunasah Cut, Kecamatan Nisam, dengan alasan juga tidak menemukan saksi. “Jadi kami tidak menemukan saksi, karena tidak ada yang mau menjadi saksi dalam kasus itu, sehingga kasus tersebut sudah dihentikan,” ujar Koordinator Divisi Pelanggaran Penindakan Panwaslih Aceh Utara itu.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved