MaTA Tampung Pengaduan Pejabat

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) siap menampung pengaduan dari pejabat, rekanan, dan pihak-pihak lain

MaTA Tampung Pengaduan Pejabat
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

* Kasus Dugaan Permintaan Fee

LHOKSUKON - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) siap menampung pengaduan dari pejabat, rekanan, dan pihak-pihak lain terkait permintaan fee oleh aparat penegak hukum di Aceh Utara. MaTA mencurigai adanya permintaan fee oleh oknum penegak hukum, seperti dalam kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung terhadap Kajari Aceh Utara, Edi Winarto MH, atas dugaan menerima fee proyek pembangunan pasar di Aceh Utara.

Diberitakan sebelumnya, Kajari Aceh Utara Edi Winarto MH diperiksa Inspektur Muda (Irmud) Intel dan Pidana Khusus pada Inspektorat I Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atas laporan meminta dan menerima fee 2,5 persen dari proyek pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Utara. Edi Winarto kepada Serambi mengakui adanya pemeriksaan tersebut, tapi membantah dirinya meminta dan menerima fee 2,5 persen.

“Kita membuka pengaduan kepada publik kalau ada oknum yang meminta fee,” ujar Koordinator MaTA Alfian kepada Serambi, Sabtu (4/5). Pengaduan tersebut dibuka kepada pejabat dan rekanan serta pihak-pihak lain jika memang merasa mengalami pemerasan oleh oknum tersebut. Jika tidak melaporkan ke MaTA, Alfian berharap supaya dapat dilaporkan ke Kejagung.

Menurut Alfian, pihaknya meyakini adanya permintaan fee tersebut. Informasi lain yang diperoleh MaTA, juga adanya permintaan fee oleh oknum tertentu dalam pengelolaan dana desa. Dikatakan, info ini sangat kuat beredar di level desa. “Kita akan merahasiakan identitas pelapor, karena ini juga bagian dari kode etik MaTA. Kemudian proses pelaporannya juga disertai dengan bukti,” ujar Alfian.

Karena bukti itulah yang akan memperkuat adanya tindak pidana korupsi. “Misalnya ada foto atau rekaman atau bukti lainnya. Meskipun secara prosedur hukum, foto dan rekaman tersebut tidak menjadi alat bukti, tetapi minimal menjadi bahan tambahan bagi kejagung yang sedang menangani kasus tersebut,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya berharap proses pemeriksaan tidak dikonfrontir, karena Kejagung juga harus melindungi pelapor dalam kasus tersebut. “Pihak terlapor tidak perlu mengetahui siapa yang melaporkan dalam kasus tersebut. Jika memang memiliki bukti yang kuat, patut diproses. Kecuali tidak memiliki bukti yang kuat,” katanya. Pihaknya juga berharap Kejagung membuka pengaduan untuk mendapatkan informasi tambahan dari pemerintah, karena kejaksaan juga bagian dari pendamping pemerintah.

Proyek yang disebut-sebut berkaitan dengan penarikan fee adalah pembangunan pasar oleh Disperindagkop dan UKM Aceh Utara. Namun, Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Aceh Utara Fadhli, yang ditanyai Serambi, kemarin, mengaku tidak paham dengan urusan fee itu. Dia hanya menyebutkan, ada tiga pasar rakyat yang sudah selesai dibangun tahun 2018. Saat ini bahkan sedang dalam masa pemeliharaan. Masing-masing terletak di Keude Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Paya Dua di Kecamatan Banda Baro, dan di Kecamatan Syamtalira Aron.

Pasar itu dibangun dengan APBN Rp 16,5 miliar atau per lokasi Rp 5,5 miliar, dengan jumlah kios per lokasi mencapai 65 unit. Dalam waktu dekat direncanakan digunakan yang di Krueng Mane, karena ada pemindahan pedagang. “Persoalan lain (permintaan fee) tidak paham saya. Yang penting ada bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sudah selesai dibangun,” ujar Plt Kadisperindagkop dan UKM Aceh Utara itu.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved