Panwalih Tangani Kasus Gerindra Pidie

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie menangani kasus surat permintaan dari Partai Gerindra

Panwalih Tangani Kasus Gerindra Pidie
SERAMBI/ M NAZAR
SUASANA rekapitulasi suara pemilu tingkat kabupaten yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, Jumat (3/5) malam, kosong kursi yang digunakan saksi partai, DPD dan DPR-RI di Gedung DPRK Pidie. 

* Soal Surat Permintaan Pindah Suara Caleg

SIGLI - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie menangani kasus surat permintaan dari Partai Gerindra yang meminta Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangse agar memindahkan suara caleg di partai tersebut kepada caleg lainnya pada nomor urut 1.

Surat permintaan pemindahan suara itu bernomor Ac.18/04-011/B/DPC - Gerindra/2019 yang ditandangani Saifuddin Syah Umar (ketua) dan Masrul Junaidi (sekretaris). Namun infromasi terakhir, DPC Partai Gerindra Pidie mengaku sudah membatalkan surat tersebut.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Pidie, Mukhtar Alfalah, kepada Serambi, Sabtu (4/5), mengaku, pihaknya sudah menerima laporan tentang keluarnya surat pemindahan suara caleg Partai Gerindra ke nomor urut 1. Panwaslih menilai bentuk prosedur terhadap laporan yang telah disampaikan itu untuk mengkaji secara formil dan materil.

Panwaslih juga telah melakukan rapat pleno terhadap laporan tersebut. Hasilnya, Panwaslih melimpahkannya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkundu). “Kasus tersebut diduga ada tindak pidana Pemilu. Yang dilaporkan PPK Kecamatan Tangse oleh pelapor sebagai warga negara yang memiliki hak pilih,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Panwaslih Pidie telah meminta keterangan dua PPK Kecamatan Tangse, yakni ketua dan satu anggota. Juga pelapor dan saksi telah dimintai keterangan. “Panwaslih juga akan memanggil Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pidie untuk dimintai klarifikasi sesuai amanah Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang tindak pidana pemilu,” ungkapnya.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Pidie, Masrul Junaidi, yang dikonfirmasi Serambi, Sabtu (4/5), membenarkan tentang adanya surat permohonan pemindahan suara caleg tersebut. Namun menurutnya, keluarnya surat tersebut merupakan sebuah kekeliruan dan sudah dibatalkan. “Surat tersebut sudah kita batalkan,” pungkasnya.

Sementara Ketua PPK Kecamatan Tangse, Abdul Hafiz, mengakui jika awalnya PPK tidak mengetahui bahwa adanya surat yang dikirim DPC Partai Gerindra Pidie, sebab saat itu PPK Tangse tengah fokus melakukan pleno rekap suara pada hari pertama di kecamatan.

“Awalnya, yang saya ketahui adanya surat dari DPC Partai Gerindra terkait pergantian saksi yang diterima anggota partai,” terangnya.

Ia baru mengetahui pada malam harinya. Bahwa, berdasarkan keterangan anggota PPK, ada tiga surat dari DPC Gerindra Pidie, yakni, surat pencabutan mandat saksi, surat pergantian saksi lain, dan surat permintaan pemindahan suara partai ke caleg DPRK nomor urut satu Partai Gerindra.

“Saya bilang, bahaya kita menerima surat permintaan pemindahan suara. Karena kami tidak pernah melakukan pemindahan surat suara dan kami akan melaporkan kepada kepada Panwascam,” tegasnya.

Ia menambahkan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Pidie, Masrul Junaidi, telah menjumpainya untuk membatalkan surat permintaan pemindahan suara partai ke caleg DPRK nomor urut satu. “Surat permintaan pemindahan suara dikirim ke PPK Tangse dua kali. Kini surat tersebut telah dicabut,” tambah Abdul Hafiz.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved