Tim Hukum PKS Aceh Sesalkan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Aceh Besar

Pihaknya menilai apa yang dilakukan Bawaslu Aceh Besar tersebut cacat hukum, dan bertindak melebihi kewenangan yang dimilikinya.

Tim Hukum PKS Aceh Sesalkan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Aceh Besar
SERAMBINEWS.COM/IST
Kasibun Daulay SH dan Nourman Hidayat SH. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menyesalkan rekomendasi Bawaslu terkait penghitungan suara ulang (PSU) di Aceh Besar.

"Kami sangat menyayangkan dikeluarkannya surat rekomendasi Bawaslu Aceh Besar dengan No. Surat : 250/k.Bawaslu.AC/02/PM.00.02/IV/2019, prihal Rekomendasi, yang memerintahkan KIP Aceh Besar untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di berbagai TPS di Aceh Besar. Padahal tahapan pemilu saat ini sudah proses pleno KIP Aceh Besar," ujar Ketua Tim Hukum PKS Aceh Kasibun Daulay didampingi Nourman Hidayat SH kepada Serambinews.com, Minggu (5/5/2019).

Pihaknya menilai apa yang dilakukan Bawaslu Aceh Besar tersebut cacat hukum, dan bertindak melebihi kewenangan yang dimilikinya.

Apalagi, katanya, surat rekomendasi tersebut hanya dikeluarkan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Besar dengan tidak melibatkan anggota komisioner lainnya.

Baca: Faul LIDA: Suara Merdu dari Pegunungan Gayo

Baca: Relawan Caleg Dihadang Kader Parpol

Baca: Ini Perkiraan Anggota DPRA dari Bireuen dan Aceh Timur

"Kami meminta agar Bawaslu Provinsi Aceh melakukan pembinaan kepada Bawaslu Aceh Besar, agar tahapan proses pemilu ini berjalan dengan lancar dan baik, kami juga mendesak KIP Kabupaten Aceh Besar, agar mengabaikan rekomensasi Bawaslu Aceh Besar tersebut," sebutnya.

Sebelumnya diinformasikan proses rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Besar mulai digelar.

Namun Bawaslu Aceh Besar menyampaikan rekomendasi kepada KIP Aceh Besar agar dilakukan penghitungan suara ulang yang mencapai ratusan kotak suara.

Rekomendasi ini dinilai cacat prosedur karena hanya dilakukan sepihak oleh ketua Panwaslih tanpa melibatkan komisioner lainnya.

"Padahal jelas pimpinan Bawaslu adalah kolektif kolegial. Permintaan Partai Aceh ini ditolak oleh semua partai nasional," tambah Nourman.(*)

Penulis: Ansari Hasyim
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved