Panwaslih Kaji Sejumlah Laporan

Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara akan mengkaji sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu

Panwaslih Kaji  Sejumlah Laporan
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Konsultan Miswar Fuady, Affan Ramli bersama kuasa hukumnya, Askhalani SH dan Zulkifli SH membuat pengaduan ke Panwaslih Aceh terkait adanya praktik penggelembungan suara di daerah pemilihan IX, Jumat (3/5/2019). 

* Terkait Pelanggaran Pemilu di Aceh Utara

LHOKSUKON - Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara akan mengkaji sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu, 17 April lalu, di kabupaten itu. Satu dari sejumlah laporan yang akan dikaji dalam waktu dekat bersama tim Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) setempat adalah dugaan penggelembungan suara pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

Selain itu, Panwaslih Aceh Utara juga sedang mempelajari laporan Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang melaporkan adanya pelanggaran pemilu di Matangkuli dan Tanah Jambo Aye.

“Kita akan rapat dengan Gakkumdu besok (hari ini-red) untuk menindaklanjuti laporan di Tanah Jambo Aye dan Matangkuli. Laporan yang kita tindaklanjuti itu masih laporan biasa, karena belum diregistrasi,” ujar Koordinator Divisi Pelanggaran Penindakan Panwaslih Aceh Utara, Safwani SH, kepada Serambi, Minggu (5/5).

Sedangkan laporan lain seperti di Nisam Antara dan Dewantara, kata Safwani, akan dikaji bersama tim Gakkumdu pada kesempatan lain. Hingga kini, Panwaslih Aceh Utara masih memiliki lima laporan yang belum diputuskan. “Yang di Seunuddon masih dugaan tindak pidana. Semua dugaan itu akan dibahas di Gakkumdu, kita rencanakan Selasa atau Rabu,” ungkap Safwani.

Menurutnya, dugaan pidana yang dilaporkan di Seunuddon adalah penggelembungan suara. Tapi, sambung Safwani, pihaknya belum bisa memastikan apakah masalah tersebut diatur dalam undang-undang pemilu atau tidak. Karena itu perlu dipelajari dulu. “Kita sudah mengklarifikasi ke Panwascamnya, tapi belum bisa kita sampaikant,” katanya.

Sementara Saifullah M Daud, Ketua Tim Caleg DPRA dari Partai Aceh, Abdul Mutaleb, kepada Serambi, kemarin, berharap Panwaslih Aceh Utara segera memproses laporan dugaan pergeseran suara dari Abdul Mutaleb ke caleg lain di Kecamatan Dewantara dan suara partai yang digeser ke caleg. “Berdasarkan form C1, jumlah suara kita yang digeser ke dua caleg lain mencapai 143 suara. Kita berharap Panwaslih segera memproses kasus ini, sehingga tidak merugikan pihak lain,” katanya.

Tak Boleh Dibiarkan
Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH, kepada Serambi, secara terpisah, kemarin, menyebutkan, pergeseran suara sesama caleg di internal partai tertentu termasuk kejahatan atau tindak pidana pemilu. Jika Panwaslih dan partai tidak menegakkan aturan, ia khawatirkan tindakan seperti akan jadi tren.

“Kejadian seperti ini bisa mencederai kualitas pemilu yang sudah baik. Jadi, tidak boleh dibiarkan. Dalam masalah seperti ini, peran partai perlu. Tujuannya, supaya hal ini tidak jadi legitimasi dan solusinya harus dengan penegakan hukum,” ujar Ridwan Hadi.(jaf)

laporan pelanggaran pemilu
- Laporan caleg PPP dugaan pelanggaran pemilu di Nisam Antara (dalam proses)
- Laporan tim caleg Partai Aceh dugaan pelanggaran pemilu di Dewantara (dalam proses)
- Dua laporan tim caleg Partai Gerindra dugaan pelanggaran pemilu di Matangkuli (dalam Proses)
- Laporan Partai Demokrat dugaan pelanggaran di Tanah Jambo Aye (dalam proses)
- Laporan caleg PPP dan PKS dugaan pelanggaran administrasi di Seunuddon (sudah ada putusan)
- Laporan Partai Demokrat dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Geureudong Pase (sudah diputuskan)
- Kasus temuan pencoblosan lebih satu kali di Nisam (PSU dan dihentikan)
- Temuan pencoblosan lebih dari satu kali di Baktiya (PSU dan diteruskan ke polisi)
- Kasus surat suara tercoblos di TPS 6 Desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro (dihentikan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved