Terkait ASN Terpidana Korupsi, Sekdako Subulussalam Janji Segera Usulkan Pemecatan

(Sekda) Kota Subulussalam menyatakan siap mengajukan pemecatan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana korupsi.

Terkait ASN Terpidana Korupsi, Sekdako Subulussalam Janji Segera Usulkan Pemecatan
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Sekda Subulussalam, Taufit Hidayat. 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Sekeretaris daerah (Sekda) Kota Subulussalam menyatakan siap mengajukan pemecatan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.

”Kita siap merespon putusan MK itu, karena sudah final jadi nanti akan kita usulkan ke pimpinan yang baru,” kata Sekdako Subulussalam, Taufit Hidayat, kepada Serambinews.com, Senin (6/5/2019) di kediamannya petang tadi.

Taufit menegaskan selaku orang nomor satu di jajaran Koprs Pegawai Republik Indonesia dia setuju dan siap menindaklanjuti aturan pemecatan ASN terlibat korupsi.

Tapi, kata Taufit ini baru akan dia ajukan saat nanti Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2019-2024 dilantik.

Saat ini, lanjut Taufit meski dia menyandang sebagai Wali Kota Subulussalam namun statusnya hanya pelaksana harian sehingga hal-hal bersifat prinsipil dan strategis. 

Intinya, Taufit berjanji akan segera menindaklanjuti putusan MK yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap  (inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Nah, di Subulussalam sendiri oknum ASN tersebut diketahui berinial ZZ yang kini menjabat sebagai kepala bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam. 

Berdasarkan penelusuran Serambi di website Mahkamah Agung (MA) RI menemukan salinan putusan ASN yang kini menjabat di DPUPR Kota Subulussalam.

Baca: Di Subulussalam, ASN yang Juga Mantan Napi Korupsi, Dapat Jabatan. Ini Sebabnya

Baca: Hanura Kuasai Kursi DPRK Subulussalam

Baca: Hubungan Keluarga Atau Sanak Saudara Anggota Kip Kota Subulussalam dengan Calon Peserta Pemilu

Putusan tersebut bernomor 2197 K/PID.SUS/2013 yang isinya menolak kasasi Z. Karenanya, Z yang kini menjabat sebagai kabid di DPUPR dikenai hukuman 1,6 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.

Halaman
123
Penulis: Khalidin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved