KPK Sebut Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim

Lukman disebut anggota Tim Biro Hukum KPK telah menerima uang itu pada 9 Maret 2019 saat kunjungan Lukman ke Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur.

KPK Sebut Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

SERAMBINEWS.COM - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim Haris Hasanuddin yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kemenag Tahun 2018 - 2019 oleh KPK.

Hal itu terungkap ketika Anggota Tim Biro Hukum KPK tengah membacakan tanggapan terhadap gugatan pra peradilan tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018 sampai 2019 Romahurmuziy atau Romi.

Lukman disebut anggota Tim Biro Hukum KPK telah menerima uang itu pada 9 Maret 2019 saat kunjungan Lukman ke Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur.

Uang itu diterima Lukman sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

"Pada 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 10 juta dari Haris Hasanudin saat kunjungan Menteri Agama ke salah satu pesantren Tebu Ireng Jombang sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Prov Jatim," kata seorang Tim Biro Hukum KPK yang membacakan konstruksi Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy.

Nama Lukman juga disebut dalam pesan yang dikirim Haris kepada Romi usai Haris dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim oleh Lukman selaku Menag pada 5 Maret 2019.

"Pada 5 Maret 2019 Haris Hasanudin dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Prov Jatim oleh Lukman Hakim Syaifuddin. Haris Hasanudin mengirimkan pesan kepada Romahurmuziy dan menyampaikan:

'Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah dengan bantuan yang luar biasa dari panjenengan dan Menteri Agama akhirnya sore ini saya selesai dilantik dna selanjutnya mohon arahan dan siap terus perkuat barisan PPP khususnya Jawa Timur'," kata anggota Tim Biro Hukum KPK tersebut.

Anggota Tim Biro Hukum KPK tersebut juga mengatakan sebetulnya salah satu persyaratan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenag adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir.

Namun pada 2016 Haris Hasanudin dikenakan hukuman disiplin beripa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Halaman
1234
Editor: faisal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved