Terkait PNS Aceh Gugat Presiden, Ini Penjelasan Saksi Ahli

Saksi Ahli mengatakan, pemberhentian secara tidak hormat menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Terkait PNS Aceh Gugat Presiden, Ini Penjelasan Saksi Ahli
Serambinews.com
Husni Bahri TOB SH MH 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Presiden yang juga Jaksa Pengacara Negara mengajukan saksi ahli, B Sunyoto SH Msi, Analis Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam sidang pembatalan Keppres Pensiun Ir Muslim, pegawai negeri sipil (PNS) asal Aceh. 

Sidang perkara No. 8/G/2019/PTUN-JKT berlangsung di PTUN Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Rahman SH MH didampingi anggota, Muhammad Ilham SH MH, dan Umar Dani SH MH. 

Kuasa hukum Presiden dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdiri dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Haryono SH MH dan JPN Mario Firman Mangapul SH.

Sedangkan penggugat Ir Muslim diwakili oleh kuasa hukumnya Husni Bahri TOB SH MM, MHum dari Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB SH & ASSOCIATES Banda Aceh. 

Saksi ahli B Sunyoto, mengatakan bahwa pembatalan Keppres Pensiun yang memakai dasar hukum UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apalagi sekarang telah keluar Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2018, bahwa pemberhentian secara tidak hormat menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"PPK memiliki kewenangan memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) seperti diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujarnya.

Saat ditanya kuasa hukum penggugat, Husni Bahri TOB, apakah hal tersebut tidak melanggar asas hukum pidana, yang melarang pemakaian suatu undang-undang secara retroaktif? Saksi Ahli tidak dapat menjawabnya.

Sidang pun dilanjutkan Selasa pekan depan untuk mendengarkan saksi fakta dan alat bukti tambahan dari kuasa tergugat.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Ir Muslim,  pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, menggugat Surat Keputusan (SK) Presiden yang memberhentikannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN.

Objek gugatan adalah  Keppres RI No: 00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL TANGGAL 19 Oktober 2018 tentang Pembatalan  Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.(*)

Baca: Ulama Palestina Safari Ramadhan di Aceh Barat

Baca: Cuitan Rizal Ramli Soal Formulir C1 Berbuntut Panjang, TNI AD Buru Letkol Pemasok Info Hoaks

Baca: 4 Menteri Gagal Lolos DPR RI, Hanya Dua Menteri Jokowi yang Diprediksi Lolos ke Senayan

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved