Mencari Ibu Kota baru di Kalimantan, Hal-hal yang Perlu Diketahui Hingga Kemungkinan Risiko

"Dengan skema itu mereka harus membangun gedung di ibu kota baru. Skema ini sangat mungkin jika undang-undangnya dibuat seperti itu," katanya.

Mencari Ibu Kota baru di Kalimantan, Hal-hal yang Perlu Diketahui Hingga Kemungkinan Risiko
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (08/05). 

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Indonesia kian serius merealisasikan rencana pemindahan ibu kota.

Pilihan ibu kota baru menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan mengerucut ke Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Opsi lain seperti Palangkaraya dan Katingan di Kalimantan Tengah.

Baca: VIDEO - BPBD Bersihkan Tanah Bekas Pasang Laut di Meulaboh

Usai mengunjungi Gunung Mas, Rabu (08/05), Presiden Joko Widodo menyebut, Kabupaten Gunung Mas menjadi wilayah yang paling siap menjadi ibu kota baru dari aspek ketersediaan lahan.

Namun, menurutnya, banyak aspek lain yang perlu dipertimbangan untuk menjadikan suatu daerah menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta.

Sejumlah aspek yang diteliti, mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, risiko kebencanaan, hingga kondisi sosial masyarakat.

Apa kata warga, jika Palangkaraya jadi ibu kota gantikan Jakarta?

Pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Maryati, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimbas pada pembangungan kantor pemerintahan yang notabene dibarengi fasilitas pendukung lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan permukiman.

Baca: VIDEO - Kebakaran Jelang Berbuka Puasa Hanguskan 2 Rumah dan 50 Karung Padi

"Ini memang harus direncanakan, sudah ada antisipasi misalnya, memang daerah Kalimantan Tengah terbatas ketersediaan airnya," ujar Sri Maryati kepada BBC News Indonesia, Kamis (09/05).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah, memandang pemindahan ibukota sebagai suatu hal yang realistis, mengingat kondisi Jakarta yang terhimpit bencana banjir dan kemacetan, serta kepadatan penduduk yang terus mendesak, namun masyarakat saat ini belum melihat adanya urgensi pemindahan ibukota.

Baca: Listrik Kembali Mengulah

Halaman
1234
Editor: Fatimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved