Pemerintah Harus Cari Solusi

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta Pemerintah Aceh dan PLN untuk segera bersinergi guna mencari

Pemerintah Harus Cari Solusi
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin 

* Terkait Kondisi Kelistrikan di Aceh

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta Pemerintah Aceh dan PLN untuk segera bersinergi guna mencari solusi terkait kelistrikan di Aceh yang belakangan ini kembali mengulah. Insiden di pembangkit Belawan pada Kamis (9/5) lalu, yang berujung pada padamnya listrik di sebagian besar wilayah Aceh dan Medan, mendulang komentar dari banyak kalangan, termasuk Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Demikian disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, Jumat (10/5). Menurutnya, percuma saja Aceh memiliki dana Otonomi Khusus (Otsus) jika masalah kelistrikan belum bisa dituntaskan. “Ini masalah kebijakan, bukan hanya soal teknis, sehingga sepatutnya Plt Gubernur Aceh menaruh perhatian terhadap masalah ini. Jangan mentang-mentang pendopo tidak pernah mati listrik, beliau tidak peduli dengan ribuan rumah yang kegelapan akibat pemadaman bergilir,” ujarnya.

Taqwaddin mengaku, menerima banyak keluhan masyarakat baik melalui media sosial Facebook, atau yang disampaikan langsung ke pihak Ombudsman Perwakilan Aceh terkait pemadaman listrik. “Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari ini publik dibuat geram akibat seringnya mati lampu. Curhatan itu bisa dilihat hampir di semua dinding pengguna Facebook, termasuk sumpah serapah dari masyarakat. Pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana supaya kita terlepas dari interkoneksi dengan Sumut,” timpalnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh ini mengaku merasa kecewa dengan sistem interkoneksi yang diterapkan dalam kelistrikan Aceh dan Sumbagut selama ini, karena Aceh selalu yang akan dirugikan. “Aceh selalu jadi korban pemadaman jika ada masalah di Belawan, Sumatera Utara. Sebaiknya, interkoneksi listrik di Aceh hanya untuk Provinsi Aceh saja. Jadi lebih dan kurang kita yang merasakannya,” papar Taqwaddin.

Dia menyarankan agar kebijakan sistem interkoneksi Aceh-Sumbagut dapat dievaluasi dan ditinjau ulang. Menurut Taqwaddin, Plt Gubernur Aceh perlu membahas hal ini dalam rapat tingkat nasional, termasuk pada agenda Musrenbangnas yang sedang berlangsung di Jakarta. “Kami usulkan agar sistem interkoneksi yang berlaku di Aceh hanya dibatasi untuk se-Aceh saja. Kalau masalah lain bisa ada solusi dengan menggunakan payung hukum otonomi khusus, maka untuk solusi masalah listrik juga bisa menggunakan payung hukum ini,” pungkasnya.

Sementara itu, PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh dalam update terbarunya mengungkapkan bahwa masalah kelistrikan di Aceh mulai membaik sejak Jumat (10/5) pagi. Hal itu ditandai dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Unit 2, setelah padam panjang akibat Manual Load Shedding (pelepasan beban) pada sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), sejak Kamis (9/5) lalu.

Hal itu disampaikan Manager Komunikasi PLN UIW Aceh, T Bahrul Halid kepada Serambi, Jumat (10/5). “Alhamdulillah, Unit 2 PLTU Nagan Raya sudah masuk (ke sistem) pada pukul 4 pagi tadi (dinihari kemarin-red). Mohon doanya agar Unit 1 segera masuk,” sebut Bahrul. Sedangkan PLTU Nagan 1 masih proses ‘firing’ dan direncanakan dapat masuk ke sistem pada Jumat malam kemarin.

Untuk diketahui, PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 merupakan pembangkit utama yang terdampak oleh insiden rusaknya komponen gardu induk di pembangkit Belawan, kemarin. Pembangkit listrik itu keluar sistem dan harus di-start ulang agar mampu menghasilkan listrik untuk disuplai ke pelanggan Aceh dan Sumbagut. Pemadaman bergilir pada subsistem Aceh pun tak terelakkan, sebab butuh waktu tak kurang dari 20 jam agar pembangkit ini bisa kembali masuk ke sistem kelistrikan Aceh.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved