Dana Proyek DAK Terlambat, Rekanan Diminta Bersabar

Rekanan yang mengerjakan proyek dengan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diminta

Dana Proyek DAK Terlambat, Rekanan Diminta Bersabar
SERAMBINEWS.COM/YOCERIZAL

BANDA ACEH - Rekanan yang mengerjakan proyek dengan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diminta agar bersabar. Terlambatnya pembayaran dana proyek bukan karena kas daerah kosong, tapi karena Pemerintah Pusat belum menstranfer dana tersebut ke rekening kas daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah, kepada Serambi, tadi malam, terkait keluhan kontraktor yang mengaku surat perintah membayar (SPM) yang mereka ajukan kepada Bendahara Umum Daerah ditolak dengan alasan tak ada dana. Sehingga muncul isu bahwa kas daerah sedang kosong.

Bustami menjelaskan, kas daerah tidak mungkin kosong. Karena di dalamnya masih ada dana silpa atau sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang belum dipakai. Hanya saja dana itu tidak boleh digunakan untuk membayar proyek fisik yang sumber dananya dari DAK. “SPM yang diajukan rekanan ditolak karena dana dari pusat belum ditransfer, sehingga belum bisa kita bayar. Kita minta kontraktor bersabar,” harap Bustami.

Hal lain yang lebih penting, menurut dia, adalah sikap proaktif dari kepala SKPA. Ia meminta kepala SKPA yang mengelola DAK Fisik Tahun 2019 agar segera menginput daftar kontrak/kegiatan dan persyaratan lain ke aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk proses pencairan dana tahap I tahun anggaran 2019.

“Sebenarnya di sini masalahnya. Hampir semua SKPA belum menginput daftar kontrak/kegiatan dan persyaratan lain ke aplikasi OMSPAN, jadi bagaimana DAK bisa ditransfer? Sementara kami di BPKA hanya bertugas mencairkan jika memang dana sudah tersedia,” ungkap Bustami.

Untuk itu, ia meminta kepala SKPA memberi perhatian khusus segera mengatasi keterlambatan pencairan amprahan kepada rekanan/kontraktor, dengan menginput daftar kontrak/kegiatan dan persyaratan lain ke dalam aplikasi OMSPAN, mengingat saat ini rekanan sedang melakukan proses amprahan tahap pertama.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA, Safaruddin, juga menyampaikan hal serupa. Ia memastikan kas Pemerintah Aceh tidak kosong seperti yang diduga oleh para kontraktor pelaksana proyek DAK tahun 2019. “Dana silpa atau sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang belum dipakai nilainya mencapai Rp 2,9 triliun. Ditambah penerimaan lain yang sudah masuk, nilainya sudah di atas Rp 3 trilliun lebih. Jadi, tidak benar dana di kas Pemerintah Aceh sedang kosong,” tukasnya.

Penolakan pembayaran kegiatan yang terjadi, sambung Safaruddin, bukan pada pos anggaran kegiatan dan program APBA 2019, tapi pada pos anggaran DAK Fisik 2019 yang bersumber dari APBN 2019 yang dananya diitipkan di pos APBA. “Menteri Keuangan sampai kini belum menyalurkan dana DAK Fisik 2019 itu untuk Aceh maupun 23 kabupaten/kota, sehingga jika ada tagihan kegiatan dari dana DAK 2019, belum bisa dibayar,” jelasnya.

Dana Silpa APBA 2018, tambah Safaruddin, tidak boleh dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan dan program DAK Fisik 2019. Sebab DAK fisik belum tentu disalurkan oleh pusat, jika persyaratannya tak dipenuhi oleh SKPA. “Persyaratan-persyaratan inilah yang harus diinput oleh SKPA ke aplikasi OMSPAN,” terang Safaruddin.

Tahun 2019 ini, sebutnya, Aceh mendapatkan alokasi DAK Fisik senilai Rp 347 miliar lebih, yang dikelola oleh 10 SKPA. Tapi, hasil pantauan pihaknya, hingga kemarin baru tiga SKPA yang mulai menginput persyaratan pencairan ke dalam aplikasi OMSPAN, meski belum semuanya.

Sebelumnya, kontraktor di Aceh mengaku kelimpungan menyusul belum keluarnya amprahan pencarian proyek 2019 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan DAK. Dalam foto dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang salinannya diterima Serambi, Bendahara Umum Daerah menolak menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan alasan belum tersedia DAK di rekening Bendahara Umum Aceh (BUA).

Seorang kontraktor, Iwan, mengaku, sudah beberapa kali SPM yang diajukan pihaknya ditolak dengan alasan yang sama. “Kas Pemerintah Aceh kosong sejak akhir Maret kemarin,” kata Iwan, kemarin.

Kekosongan kas yang terjadi, menurut Iwan, tidak hanya terhadap paket-paket yang bersumber dari DOKA, tapi juga DAK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Iwan berharap masalah itu bisa secepatnya diatasi Pemerintah Aceh, apalagi Lebaran semakin dekat. “Saat ini bulan puasa, sebentar lagi sudah Lebaran,” pungkas Iwan.(her/yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved