Pemerintah Perlu Buat Qanun Qisas

Mencermati banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Aceh, Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU)

Pemerintah Perlu Buat Qanun Qisas
IST
SAIFULLAH, Ketua IPAU

* Menyikapi Maraknya Kasus Pembunuhan

BANDA ACEH - Mencermati banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Aceh, Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) meminta agar pemerintah Aceh segera membuat Qanun Qisas sehingga para pelaku pembunuhan dapat dihukum sesuai dengan hukum Syari’at Islam yang berlaku di Aceh. Jika tidak, dikhawatirkan kasus-kasus pembunuhan akan semakin tak terbendung.

“Perasaan kita sangat hancur menyaksikan kasus-kasus pembunuhan di Aceh. Termasuk yang terbaru, yaitu pembunuhan yang terjadi di Ulee Madon, Aceh Utara, dimana seorang ayah tega menghabisi istri dan anak-anak tirinya. Ini terjadi karena para pelaku tidak memiliki rasa takut, sebab belum ada hukuman setimpal yang berlaku bagi pelaku pembunuhan selama ini,” kata Ketua Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU), Saifullah, dalam siaran persnya kepada Serambi, Sabtu (11/5).

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah Aceh dapat segera membuat draft Qanun Qisas untuk dibahas dengan legislatif Aceh. Apalagi ini merupakan amanah dari Syariat Islam.

“Dengan pemberlakuan Qanun Qisas, kita harapkan kasus-kasus pembunuhan dapat diminimalisir, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Maka kita minta pemerintah agar peduli terhadap upaya melindungi rakyatnya dari pembunuhan yang dapat mengancam kapan saja. Jangan sampai kembali jatuh korban. Para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak,” tambah Saifullah.

Agar pemerintah dapat serius dan peduli terhadap keselamatan warganya, IPAU juga berharap semua elemen masyarakat bersatu mendesak pemerintah segera menerbitkan Qanun Qisas. “Kalau suara masyarakat masih lemah, mungkin pemerintah tidak akan begitu peduli. Padahal korban-korban pembunuhan semakin banyak berjatuhan di Aceh,” tambah Ketua IPAU Aceh ini.

Untuk diketahui, Qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya). Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Pemerintah Aceh sebelumnya memang berencana menerapkan hukum Qisas kepada terpidana pelaku pembunuhan berencana. Selain dinilai sesuai dengan Syariah Islam, hukuman tersebut diyakini akan menimbulkan efek jera.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, sebagaimana dikutip Serambi dari www.dw.com, pada Januari 2018 telah mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Syariat Islam Aceh untuk melakukan studi terhadap usulan tersebut. “Kami akan mulai membuat draf hukum setelah menyelesaikan naskah akademik,” kata Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Aceh, Dr Syukri Bin Muhammad Yusuf.

Desakan serupa agar Pemerintah Aceh bersama legislatif segera melahirkan Qanun Qisas juga disampaikan Ketua Umum Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Tgk Marbawi Yusuf.

“Setelah belasan tahun Syari’at Islam diterapkan di Aceh, sudah semestinya Qanun Qishas dilahirkan. Tujuannya supaya kasus-kasus pembunuhan dapat dihilangkan. Kita tidak sanggup lagi menyaksikan satu demi satu kasus pembunuhan yang sangat menyayat hati,” kata Tgk Marbawi, Sabtu (11/5).

Dengan qanun ini, pihaknya berharap para pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. “Kalau kita masih memandang hukuman mati adalah hukuman yang kejam, maka ada yang salah dalam cara kita berfikir. Sebab pelaku pembunuhan lah yang melakukan kekejaman. Sementara Qanun Qishas bagi si pelaku pembunuhan adalah balasan yang setimpal atas kejahatannya,” tukas Tgk Marbawi.

Tgk Marbawi meminta Pemerintah Aceh agar tidak takut dengan dunia luar terkait penerapan Qanun Qisas tersebut. Pemerintah Aceh harus sesegera mungkin mungkin melahirkan Qanun Qisas sehingga pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal. Lebih dari itu, juga agar semua orang takut melakukan kejahatan pembunuhan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pembunuhan di Aceh.

“Kalau ada yang tidak suka dengan Qanun Qisas, maka logika terbaliknya, berarti pihak tersebut suka melihat kasus-kasus pembunuhan terus terjadi di Aceh,” demikian Tgk Marbawi.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved