GeMPAR Minta Kasus Penggelembungan Suara Diusut

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi SH, mendesak Bawaslu Aceh Timur dan Sentra Gakkumdu

GeMPAR Minta Kasus Penggelembungan Suara Diusut
For Serambinews.com
Warga melihat salinan formulir C1 atau sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di TPS di Aceh Timur. 

IDI - Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi SH, mendesak  Bawaslu Aceh Timur dan Sentra Gakkumdu menindaklanjuti dugaan penggelembungan suara caleg DPRA oleh oknum PPK di Aceh Timur.

“Dugaan penggelembungan suara caleg atau partai politik tertentu di Aceh Timur harus ditindaklanjuti secara hukum oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pasalnya, penggelembungan suara adalah salah satu tindak pidana Pemilu yang sudah diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Auzir dalam siaran pers yang diterima Serambi, Minggu kemarin.

Berdasarkan sejumlah laporan yang sudah masuk ke Bawaslu Aceh Timur, jelas Auzir, ada dugaan penggelembungan suara dilakukan oleh sejumlah PPK Kecamatan yang ada di Aceh Timur, khususnya penggelembungan suara Caleg DPRA.

“Kapolres dan Kajari Aceh Timur hendaknya mendorong penyidik kepolisian dan kejaksaan yang ada di Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan dugaan penggelembungan suara itu ke ranah hukum. Tindakan penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum PPK maupun oknum KIP Aceh Timur itu bukan pelanggaran administrasi, tapi jelas-jelas tindak pidana Pemilu yang tidak bisa ditoleril,” kata Auzir.

Auzir mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 476 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dan atau kecamatan kepada kepolisian negara republik Indonesia paling lama 1x24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga itu merupakan tindak pidana pemilu.

Kemudian dalam ayat 2, jelas Auzir, disebutkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan oleh Bawaslu setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang ada dalam Gakkumdu.

“Bawaslu Aceh Timur harus punya sikap dan tidak menutup mata terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Aceh Timur,” pinta Auzir.

Sejumlah pasal tindak pidana Pemilu secara spesifik telah diatur pada pasal 505, 532 dan 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang ancaman pidananya bervariasi, 4 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun penjara.

“Bahkan bagi anggota Bawaslu yang tidak menindaklanjuti laporan/temuan tindak pidana Pemilu dapat dikenakan sanksi pidana Pemilu maksimal 2 Tahun penjara sesuai pasal 543,” jelas Auzir.

Oleh karena itulah, pihaknya mendesak Bawaslu Aceh timur bersama Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan dan laporan terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemilu secepat mungkin. “Karena sesuai pasal 484 UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut UU ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional,” jelas Auzir.(c49)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved