Kuasa Hukum Presiden Hadirkan Saksi Fakta dalam Sidang Gugatan PNS asal Aceh

Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Kuasa Hukum Presiden Hadirkan Saksi Fakta dalam Sidang Gugatan PNS asal Aceh
For Serambinews.com
Husni Bahri TOB, Kuasa Hukum Ir Muslim, PNS yang menggugat Presiden.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Sidang lanjutan perkara pembatalan Keppres Pensiun Ir. Muslim pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta Dwi Yantoro, Kepala Seksi Pertimbangan Pensiun PNS Non Kementerian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Perkara tersebut terdaftar di PTUN Jakarta No. 8/G/2019/PTUN-Jkt.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Rahman,SH, MH didampingi hakim anggota Dyah Widiastuti, SH, MH dan Umar Dani, SH, MH.

Saksi Fakta Dwi Yantoro, yang dihadirkan tim kuasa hukum tergugat, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa dirinya mengetahui persis bahwa Surat Keputusan Presiden tentang Pemberian Pensiun atas nama Ir. Muslim diterbitkan karena ada data yang tidak dilampirkan oleh instansi pengusul yaitu vonis MA yang telah inkracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap dan pasti).

Disebutkan, belakangan info dari Kantor Regional Xlll BKN Aceh memberitahukan bahwa Ir. Muslim pernah di hukum, barulah Keputusan Presiden tentang Pemberian Pensiun itu dibatalkan kembali.

Baca: Husni Bahri TOB Sayangkan Presiden tak Hadir di Sidang

Baca: Husni Bahri TOB Gugat Keputusan Presiden ke PTUN Jakarta, Terkait Kasus Ini

Baca: Husni Bahri TOB Kembali Disorot

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Ir. Muslim, Husni Bahri Tob dari Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB, SH & Associate Banda Aceh, apakah ketidak lengkapan informasi tersebut merupakan kesalahan yang dapat ditimpakan kepada pribadi Ir. Muslim sebagai PNS ataukah merupakan kesalahan dari instansi pengusul?

Menurut saksi, bahwa itu adalah kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tergugat Presiden Joki Widodo, disamping mengajukan saksi fakta juga mengajukan satu alat bukti tambahan berupa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Hadir pada sidang tersebut yang mewakili Presiden adalah Jaksa Pengacara Negara, Yanti Widya, Citra Diah Ambarwati, dan Mario Firman Mangapul. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved