PPP Pijay Tanggapi Kasasi MA

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pidie Jaya (Pijay) menanggapi putusan

PPP Pijay Tanggapi Kasasi MA

Dengan dikabulkan kasasi tersebut, maka membatalkan Putusan Negeri Sigli No.10/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 14 Agustus 201. Sehingga, putusan kasasi yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim H Hamdi SH M Hum dengan hakim Anggota Dr H Panji Widagdo SH MH dan Sudrajad Dimyati SH MH.

Menurut Mustari Muktar, MA dalam putusannya mengatakan setelah meneliti memori Kasasi tanggal 3 september 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti. Dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Sigli telah salah menerapkan hukum yang kemudian berujung kepada legalisasi pemecatan T Mulya Fikri sebagai anggota partai sekaligus anggota dewan, ujarnya.

Atas perihal ini pihaknya segera memasukkan surat kepada pemerintah Aceh guna meminta kepada pihak Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah guna mencabut SK pemberhentian serta membatalkan A Hamid AW sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). “Pada dasarnya, seiring keluarnya putusan MA ini maka A Hamid AW dengan sendirinya PAW batal demi hukum,” jelasnya.

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini pihak DPRK tidak boleh mengambil kebijakan melakukan pelantikan PAW sebelum adanya keputusan tetap. Karena dalam kasus ini masih ada tahapan upaya kasasi yang dilakukan oleh klain itu ke MA dan dalam hal ini-pun pihak MA sejak 24 Apr lalu mengabulkan atau memenangkan kasasi T Mulya Fikri SE.

Karenanya dalam waktu dekan ini pihak T Mulya Fikri akan segera melakukan upaya-upaya hukum baik kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten Pijay. “Karena semua langkah hukum ini diatur dalam undang,”ujarnya.

Sebelumnya, T Mulya Fikri terhitung sejak Maret 2018 lalu diberhentikan sebagai kader sekaligus dari keanggotaan dewan dari partai berlambang Kakbah (PPP). Pihak DPC kubu Romi (Romahur Murzi) yang diketahui oleh A Hamid AW mengelurakan surat resmi setelah lima bulan ke depan persisnya pada Agustus 2018 terhadap pemecatan T Mulya Fikri.

Lalu, pihak partai melakukan PAW dengan menunjuk A Hamid AW, sehingga pada 27 Maret 2019 yang bersangkutan dilantik menjadi anggota DPRK Pijay dalam sidang paripurna. Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya atas nama T Mulya Fikri SE.(c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved