UMK Proyek DAK Tersendat

Pada tahun 2019, pemerintah pusat memplot Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek fisik di sejumlah Satuan Kerja

UMK Proyek DAK Tersendat
SERAMBINEWS.COM/YOCERIZAL

* Terganjal Lambannya Laporan SKPA ke Pusat

BANDA ACEH - Pada tahun 2019, pemerintah pusat memplot Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek fisik di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebesar Rp 345,7 miliar. Namun, sampai minggu kedua Mei, dikabarkan ada usulan pencairan uang muka kerja (UMK) proyek fisik DAK 2019 itu belum bisa dibayar, lantaran SKPA belum melaporkan rencana kegiatannya ke pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah, melalui Kabid Perbendaharaan, Safaruddin yang dimintai konfirmasi oleh Serambi, Senin (13/5), membenarkan, pada tahun ini Aceh mendapat jatah dana DAK fisik senilai Rp 345,7 miliar. SKPA penerima DAK fisik tersebut, sebut Safaruddin, antara lain Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak tiga alokasi dengan total Rp 194,639 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) dua alokasi dengan total anggaran Rp 43,885 miliar, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) satu alokasi sebesar Rp 14,250 miliar.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menerima DAK reguler Rp 7,139 miliar, Dinas PUPR menerima Rp 72,621 miliar, Dinas Pengairan menerima DAK penugasan Rp 6,426 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerima DAK penugasan Rp 6,702 miliar.

Safaruddin menjelaskan, penyebab pusat sampai kini belum menyalurkan DAK fisik untuk SKPA di Aceh, diduga karena kemungkinan paket proyek yang sudah ditandatangani kontraknya dengan pihak ketiga, SKPA yang bersangkutan belum melaporkannya ke aplikasi omspam yang sudah dibuat pusat.

Salah satu contoh kasus, ungkap Safaruddin, usulan pencairan pembayaran uang muka kerja (UKM) salah satu paket proyek yang diajukan Distanbun kepada BPKA belum bisa dibayar, karena setelah dicek ke aplikasi omspam pusat, Distanbun ternyata belum melaporkan bukti penandatangan kontrak proyek fisik yang mau dikerjakan ke aplikasi tersebut. “Karena belum ada laporan, jadi pusat belum mengalokasikan DAK fisiknya ke kas daerah,” ujar Safaruddin.

Untuk itu, ia menyarankan, Distanbun sebelum mengajukan pencairan pembayaran UMK paket proyek DAK fisik ke BPKA, lebih dulu melaporkan kontrak kerja proyek DAK fisiknya ke aplikasi omspam pusat. Tujuannya, terang dia, supaya pusat mengetahui bahwa dalam kegiatan program DAK fisik di Distanbun Aceh sudah ada penandatangan kontrak kerja kegiatan fisik programnya dengan pihak rekanan. “Pusat tidak akan menyalurkan DAK fisiknya sebelum SKPA yang butuh pembayaran DAK melaporkan kegiatan program fisik proyeknya ke aplikasi omspam,” tukasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sendiri, tegas Safaruddin, tidak akan menalangi pembayaran UMK proyek DAK fisik yang bersumber dari APBN. Alasannya, jika SKPA yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan dalam melaksanakan proses pencairan, pusat tidak akan menyalurkan pembayaran proyek fisik DAK.

“Hasil pengalaman kita, sejak tahun 2017, banyak alokasi DAK fisik untuk Aceh hangus, nilainya puluhan miliar. DAK ini hangus akibat SKPA yang bersangkutan belum mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan sebuah kegiatan paket proyek yang sumber dananya dari APBN,” tukas dia.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Elvizar Ibrahim yang dimintai tanggapannya menegaskan, pihaknya akan memanggil kembali SKPA yang mendapat kucuran DAK Fisik 2019 untuk dimintai progres kegiatan paket-paket proyeknya. “Yang sudah lakukan penandatangan kontrak, segera dilaporkan ke aplikasi omspam pusat supaya alokasi anggaran DAK fisik tahap I bisa disalurkan ke kas daerah,” pinta Elvizar.

Sementara itu, Kakanwil Perbendaharaan Aceh, Zaid yang dimintai penjelasannya terkait pencairan dana alokasi khusus (DAK) fisik 2019, menyebutkan, ada syarat yang harus dipenuhi untuk pengamprahannya. Salah satunya, SKPA yang menerima DAK fisik itu terlebih dahulu melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan ke aplikasi omspam yang sudah dibuat pusat, sebelum mengajukan permohonan pencairan.

Itu berarti, setelah dilakukan penandatangan kontrak kerja dengan rekanan, SKPA harus segera melaporkan kegiatan penekenan kontrak tersebut ke aplikasi omspam pusat. “Kalau belum dilapor dan belum terdaftar dalam aplikasi omspam, pusat tidak akan menyalurkan DAK fisiknya ke kas daerah. Ini perlu menjadi perhatian pihak SKPA penerima dana DAK reguler, afirmasi, dan penugasan,” tandas Zaid.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved