Massa Blokade Jalan PLTU

Massa dalam jumlah besar memblokade jalan ke lokasi pembangunan PLTU 3-4

Massa Blokade Jalan PLTU
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
JALAN ke arah lokasi pembangunan PLTU 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya diblokir warga dengan menggunakan kawat berduri, Selasa (14/5). 

SUKA MAKMUE - Massa dalam jumlah besar memblokade jalan ke lokasi pembangunan PLTU 3-4 di Dusun Gelanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Selasa (14/5). Selain memblokade jalan arah masuk ke lokasi pembangunan PLTU 3-4, juga dilakukan penutupan pembuangan saluran limbah PLTU yang mengarah ke perkampungan warga dengan menggunakan pasir yang diisi dalam karung. Material ini dipakai untuk membendung limbah PLTU yang mengalir ke saluran air warga. Aksi massa ini sebagai bentuk protes akibat belum dilakukan proses ganti rugi tanah warga di daerah itu. Juga lantaran tak ada koordinasi pembangunan PLTU 3-4, terutama masalah izin lingkungan.

Sementara jalan menuju PLTU 3-4 itu dipagar menggunakan kawat berduri, sehingga akses ke lokasi jadi terganggu dan puluhan truk pengangkut material berjejeran di jalan nasional tidak bisa masuk. Aparat kepolisian terlihat ikut berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya pria, kaum ibu juga ikut meramaikan di lokasi.

T Fakruddin, salah satu warga Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, kepada Serambi, Selasa (14/5), mengatakan, pemblokiran yang dilakukan warga di jalan arah pembangunan PLTU 3-4 sebagai bentuk protes, karena masih ada tanah yang belum dilakukan ganti rugi oleh pihak perusahaan. Sementara penutupan saluran pembuangan limbah PLTU karena sangat membahayakan. Ikan-ikan mati di saluran air warga akibat pencemaran oleh limbah PLTU itu.

Massa hingga Magrib kemarin terus bertahan di lokasi pemblokiran jalan tersebut, sehingga menyebabkan aktivitas pembangunan PLTU 3-4 terganggu. Sedangkan sebagian truk pengangkut material terpaksa menumpahkan kerikil dan batu mangga di pinggir jalan nasional yang masuk dalam lokasi PLTU. Namun, sebagian truk lainnya ‘balik kanan’ menunggu hingga selesainya aksi warga di daerah itu.

Secara terpisah, Koordinator Gerakan Anti Koropsi (GeRAK) Aceh Barat Edy Syah Putra kepada Serambi, Selasa (14/5), mengatakan, pihaknya meminta pihak PLTU agar tidak menganggap remeh tuntutan warga menyangkut ganti rugi tanah yang berada di sekitar perusahaan PLTU saat ini. Sebab, jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka potensi konflik akan terus berkepanjangan. Bahkan nantinya akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi.

“Kita berharap agar pihak perusahaan tidak membiarkan gejolak yang lebih besar lagi ke depan. Sebab, warga saat ini ingin bebas dari korban pencemaran debu batu bara. Kita berharap pihak PLTU punya niat baik untuk melakukan ganti rugi tanah warga yang sedang diperjuangkan saat ini,” jelas Edy Syah Putra.

Manajer PLTU Nagan Raya Harmanto yang dikonfimrasi Serambi, Selasa (14/5), terkait aksi warga mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan terkait ganti rugi tanah. Namun, masalah itu sudah disampaikan kepada induknya di Medan. “Menyangkut dengan ganti rugi tanah warga, sudah saya sampaikan ke induk kami di Medan. Terkait ganti rugi harus melalui mekanisme yang berlaku di perusahaan dan butuh kajian komprehensif,” jelas Harmanto.

Sementara terkait dengan penutupan saluran air pembuangan limbah yang dilakukan warga pada Selasa kemarin, menurut Harmanto, yang ditutup bukan tempat pembuangan limbah. “Itu bukan pembuangan limbah dan kami tidak akan membuang limbah ke badan air,” terang Harmanto.

Sementara terkait pemblokiran jalan PLTU 3-4, kata Harmanto, itu proyek perusahaan lain. Tidak ada kaitan dengan PLTU 1-2 yang dipimpinnya. “Masalah pemblokiran PLTU 3-4 itu proyek swasta murni. Kami tidak ada sangkut paut dengan hal tersebut,” ujarnya.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved