KIP Aceh Besar Mengecewakan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Besar mengaku kecewa kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP)

KIP Aceh Besar Mengecewakan
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS.COM
Nurhidayati, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh Besar. 

* Penilaian Panwaslih Terkait Kisruh Pleno DPRK

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Besar mengaku kecewa kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar terkait pleno rekapitulasi penghitungan suara DPRK yang bermasalah. Pleno yang seharusnya dilanjutkan dan terbuka untuk umum, justru ditutup begitu saja tanpa mempertimbangkan rekomendasi Panwaslih Aceh Besar.

“Tentu kita sangat kecewa, karena pleno rekapitulasi itu harus dilanjutkan, dibuka, dan terbuka untuk umum. Selama ini, kami Panwaslih Aceh Besar memang cukup menguras energi dengan pleno rekapitulasi yang tidak kelar-kelar,” kata Nurhidayati, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslih Aceh Besar dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi kemarin.

Seperti diketahui, Rapat Pleno KIP Aceh Besar memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai lokal. Bahkan, karena kecewa terhadap KIP Aceh Besar massa pendukung sempat ricuh dalam setiap kali digelar rapat pleno. Massa meluapkan kemarahan dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, bahkan memecahkan kaca gedung DPRK setempat.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik—sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar—yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) pada 220 TPS di 15 kecamatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga merespons kekisruhan yang terjadi di KIP Aceh Besar akibat rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRK. Dalam surat balasannya kepada KIP Aceh, KPU mengultimatum KIP Aceh Besar untuk segera menyelesaikan rakapitulasi perolehan suara DPRK paling lambat 17 Mei.

Penegasan dan instruksi itu disampaikan KPU RI dalam surat bernomor 813/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 yang bersifat segera. Surat itu merupakan surat balasan KPU RI kepada surat KIP Aceh bernomor 924/PL.02.7-SD/11/Prov/V/2019 tanggal 12 Mei.

Atas instruksi itu, KIP Aceh Besar kemudian melanjutkan dan menuntaskan pleno rekapitulasi penghitungan suara DPRK pada Jumat (17/5) lalu.

Namun sayang, pleno tersebut dilakukan sepihak oleh KIP. Protes yang disuarakan saksi parpol tak digubris. Pleno ditutup dengan ketuk palu tanpa memberi kesempatan para saksi parpol menyampaikan keberatan atau complain.

Padahal, pleno yang dibuka oleh Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus Fatahillah pagi hari itu sempat terjadi perdebatan alot antara saksi beberapa partai, di antaranya PA dan PNA yang mempertanyakan Keputusan Bawaslu Aceh Besar Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/01.08/VI/2019 yang mewajibkan KIP Aceh Besar serta PPK di sembilan kecamatan untuk melakukan rekapitulasi ulang suara.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved