Prilaku Koruptif Marak di Agara

Penanganan kasus dugaan suap dalam rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara (Agara) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Prilaku Koruptif  Marak di Agara
Kolase Tribun Jabar
Ilustrasi: Situng KPU 

* KPK Diminta Masuk Lebih Jauh

BANDA ACEH - Penanganan kasus dugaan suap dalam rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara (Agara) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini menjadi babak awal dalam memberantas suburnya praktik koruptif di daerah itu.

Politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, meminta KPK agar masuk lebih jauh ke Kabupaten Agara. Selaku putra daerah, Andi melihat prilaku koruptif sudah sangat marak terjadi. “Prilaku koruptif di Agara sudah jadi perbincangan umum. KPK harus masuk lebih jauh memantau prilaku koruptif tersebut,” kata Andi kepada Serambi, Sabtu (19/5).

Andi mengungkapkan bahwa tingginya biaya politik di wilayah tersebut menjadi penyebab maraknya terjadi praktik korupsi. Sehingga siapapun yang terpilih pada Pemilu atau Pilkada akan dengan mudah mengembalikan biaya politiknya dengan menggerongoti dana APBK.

“Biaya politik mahal sekali di Aceh Tenggara, jadi anggota DPRK sedikitnya menghabiskan Rp 1 miliar dengan indeks 250.000 sampai 300.000 per satu orang pemilih, karena itu APBD nantinya pasti jadi sasaran perburuan rente bagi mereka,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini KPK tengah membidik dugaan suap di DPRK Agara terkait rekrutmen Komisioner KIP yang sempat menimbulkan polemik. Sebanyak 25 dari 30 Anggota DPRK dan beberapa staf PNS dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat ini.

Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRK Agara, Halimah SPd, saat dikonfirmasi Serambi, membenarkan perihal adanya surat dari KPK berupa pemanggilan terhadap 25 Anggota DPRK dan sejumlah staf PNS. Surat tersebut diterima 13 Mei 2019.

Siapa saja ke-25 Anggota DPRK dimaksud, Halimah engganmenyebutkannya karena surat itu bersifat rahasia. “Kita akan memenuhi undangan KPK pada tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2019 di Gedung KPK-RI di Jakarta,” sebutnya, Kamis (16/5).

Jual Beli Jabatan juga Marak
Tak hanya praktik koruptif, politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, juga mengungkapkan bahwa di Aceh Tenggara (Agara) juga marak terjadi praktik jual beli jabatan di pemerintahan dan belanja proyek baik di provinsi ataupun di pusat.

Menurut Andi, para pemainnya dengan mudah bisa dilihat dan KPK tinggal monitor saja. “Saya siap membantu KPK untuk memetakan suburnya prilaku koruptif di Agara. Ini harus dihentikan, kasihan rakyat, uang banyak tapi rakyatnya miskin dan anak-anak kurang gizi,” ungkap Andi.

Jauh hari sebelumnya, saat KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga telah mengingatkan para pejabat di Agara agar tertib dalam mengelola anggaran.

Koordinator MaTA, Alfian, mengungkapkan, di Aceh Tenggara pernah seorang mantan Bupati ditangkap KPK. Penangkapan itu terkait kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2004-2006. Selain itu ada beberapa kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) di Agara ditahan di Banda Aceh selama beberapa tahun ini, terkait sejumlah kasus dugaan korupsi.

Bahkan, ia juga mengungkit di tahun 2017 lalu tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh Tenggara juga melakukan OTT terhadap sejumlah aparatur di Dinas Kesehatan. “Jadi kita minta Pemerintah Aceh dan jajaran, khususnya Pemkab Aceh Tenggara untuk tertib dalam pengelolaan anggaran. Kebijakan juga harus sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku, jika tak ingin berurusan dengan aparat hukum,” tegas Alfian.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved