Ratusan Ha Sawah Terancam Kering

Pintu irigasi di dua titik, yakni yang terletak di Gampong Labu Adang dan Pintu Satu, Kecamatan Tiro/Truseb, Pidie, rusak sejak beberapa bulan lalu

Ratusan Ha Sawah  Terancam Kering
Sawah milik petani kekeringan dikawasan Mane Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Kamis (27/7/2017). Sejak sepekan beberapa areal sawah dalam kota Lhokseumawe mengalami kekerigan sehingga membuat petani tidak bisa menanam. SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

* Pintu Irigasi Rusak

SIGLI - Pintu irigasi di dua titik, yakni yang terletak di Gampong Labu Adang dan Pintu Satu, Kecamatan Tiro/Truseb, Pidie, rusak sejak beberapa bulan lalu. Akibatnya, ratusan hektare areal persawahan di Tiro, Tiba Raya, Jojo, bahkan hingga ke Kembang Tanjung, terancam kering. “Untungnya ada hujan. Kalau tidak, maka areal persawahan yang sedang ditanami padi bisa gagal,” kata Tgk Iskandar, anggota DPRK Pidie yang juga putra asli Tiro, Minggu (19/5).

Menurut Iskandar, putusnya irigasi di Labu Adang Tiro cukup menyulitkan petani. Bukan saja areal persawahan di Tiro, ratusan hektare sawah lainnya di daerah hilir hingga ke Kembang Tanjung juga terancam kering. Seperti halnya petani di Tiba Raya, mereka sulit memperoleh air. “Akibatnya sawah mereka kering, cuma terbantu hujan, tapi tetap juga kurang air, karena cuaca siang cukup panas,” tutur Iskandar. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki irigasi di Tiro. Sebab, kebutuhan air sudah sangat mendesak.

Di tempat terpisah, sejumlah petani di Jojo juga mengungkapkan hal senada. “Kami cuma punya sumber air dari irigasi Tiro, tidak ada sumber lain,” ujar Muhammad, petani di Jojo. Kalaupun ada hujan, kata dia, debit airnya tak seberapa. Sinar matahari yang panas membuat sawah cepat kering meskipun baru dikucur hujan.

Wewenang Pusat
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Ir Samsul Bahri yang ditanyai Serambi, Minggu (19/5), mengatakan bahwa perbaikan irigasi Tiro merupakan wewenang pusat. “Irigasi Tiro itu wewenang pusat. Kita hanya menempatkan petugas penjaga pintu,” ujar Samsul.

Dikatakan, wewenang Kabupaten Pidie hanya enam irigasi. Artinya, tidak semua titik irigasi menjadi kewenangan kabupaten. Setengah di antaranya kewenangan pusat.Kemudian wewenang Pidie lainnya irigasi Batee, Laweung, Tangse, Mane, dan Geumpang. “Kita cuma bisa melaporkan. Sebatas itu yang bisa kita lakukan,” kata Samsul. Dia menyontohkan jalan, ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada pula yang menjadi kewenangan kabupaten. Cuma, jika pembangunan lamban dilakukan, yang dirugikan adalah petani. “Ya, memang petani jadi imbasnya. “Saya sudah bilang sama orang balai,” tuturnya. Dinas PUPR hanya berwenang menjaga pintu air. Pihaknya sudah berusaha menyumbat secara darurat pakai daun-daun. “Kalau secara permanen kita tidak ada biaya,” kata Kadis PUPR Pidie ini.(aya)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved