Caleg belum Lapor LHKPN

Seluruh calon legislatif (caleg) DPRK Pidie periode 2019=2024 belum satupun yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan

Caleg belum Lapor LHKPN
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Divisi Teknis dan Penyelenggara KIP Pidie, Fuadi Yusuf 

* Terancam tidak Dilantik

SIGLI- Seluruh calon legislatif (caleg) DPRK Pidie periode 2019=2024 belum satupun yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) secara elektronik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak melaporkan sampai tujuh hari setelah penetapan oleh KPU Pusat, maka namanya tidak masuk dalam daftar yang akan dilantik.

Padahal, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat kabupaten dan provinsi telah selesai dilaksanakan. Di mana dalam rapat pleno tersebut telah ada caleg yang memiliki suara terbanyak, yang diprediksikan bakal mengisi 40 kursi DPRK Pidie, periode 2019-2024.

Ketua Komisi Teknis dan Penyelenggara KIP Pidie, Fuadi Yusuf, Senin (20/5) mengatakan hingga kini belum satu pun caleg DPRK Pidie yang melaporkan LHKPN ke KIP Pidie. “Kami meminta kepada caleg yang merasa dirinya telah terpilih sebagai anggota DPRK periode 2019-2024, agar segera melaporkan LHKPN,” ujarnya.

Menurutnya, mengacu kepada PKPU Nomor 5 tahun 2019 pasal 37 ayat (1,2 dan 3), bahwa caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan caleg terpilih.

Dikatakan, KIP Pidie baru bisa menentukan jadwal penetapan caleg terpilih setelah adanya pengumuman resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK), menyangkut ada atau tidaknya gugatan ke MK. “Kalau ada gugatan, maka kita harus menunggu putusan MK selesai dan jika putusan MK telah selesai, baru kita menetapkan caleg terpilih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam pasal 37 ditegaskan, bahwa caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. Namun, tanda terima laporan LHKPN wajib menyampaikan kepada KPU atau KIP kabupaten.

Dia menambahkan, jika caleg terpilih tidak menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka KPU/KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama caleg terpilih yang akan dilantik.

Untuk itu, kata Fuadi, caleg yang merasa diri telah terpilih, agar segera melaporkan LHKPN. “Saya rasa melaporkan LHKPN dari sekarang lebih baik. Sebab, jika menunggu hasil penetapan caleg terpilih yang diberikan limit waktu tujuh hari pasca penetapan, maka jika internet mengalami gangguan dikhawatirkan akan memperlambat laporan,” pungkasnya.

Dilansir sebelumnya, tujuh perempuan calon legislatif (caleg) bakal mengisi kursi DPRK Pidie periode 2019-2024. Jumlah caleg perempuan tahun ini meningkat dibanding periode lalu, yang hanya lima orang.

Sekwan DPRK Pidie, A Hamid ditanyai Selasa (14/5) saat ini ada lima anggota DPRK Pidie yang perempuan yakni Rosmini, Cut Meutia, Elidawati, Siti Hawa dan Munahatsah. Sedangka nama tujuh caleg perempuan yang akan melenggang ke gedung DPRK Pidie periode 2019-2024 ini adalah Cut Nur Azizah diusung Partai Demokrat.

Dari ke tujuh nama perempuan calon wakil dewan itu cuma Elidawati satu-satunya wajah lama. Sedangkan enam lainnya adalah wajah baru yang notabenenya juga ada yang tidak begitu dikenal di dunia politik. Sementara itu, dari hasil pleno rekapitulasi KIP Pidie untuk posisi 40 kursi DPRK sebagian besar adalah wajah baru dan tujuh di antaranya perempuan.

Kasubbag Humas dan Teknik Sekretariat KIP Pidie, Netti Saparita SH MH mengatakan, pada tanggal 22 Mei 2019 diumumkan hasil ketetapan caleg terpilih dari KPU RI. Kemudian akan diberikan waktu tiga hari untuk menggugat ketetapan KPU RI itu. “Ya sementara ini kita masih menunggu dari keputusan penetapan KPU RI,” kata Netti.(naz/aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved