Penyelenggaraan Baliho dan Reklame di Banda Aceh Belum Optimal, DPRK Desak Bentuk Qanun

Penyelenggaraan baliho maupun reklame di berbagai penjuru Kota Banda Aceh saat ini terbilang masif. Besarnya animo masyarakat terhadap jasa promosi ..

Penyelenggaraan Baliho dan Reklame di Banda Aceh Belum Optimal, DPRK Desak Bentuk Qanun
SERAMBINEWS.COM/EDDY FITRIADY
Petugas Satpol PP dan DLHK3 Banda Aceh memotong dua tiang reklame di dekat Jembatan Beurawe, Selasa (30/10/2018) tengah malam. 

Penyelenggaraan Baliho dan Reklame di Banda Aceh Belum Optimal, DPRK Banda Aceh Desak Bentuk Qanun

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Penyelenggaraan baliho maupun reklame di berbagai penjuru Kota Banda Aceh saat ini terbilang masif. Besarnya animo masyarakat terhadap jasa promosi dan periklanan tersebut, ternyata belum mendatangkan income/benefit yang signifikan terhadap pembangunan ibu kota provinsi itu.

Bahkan pertumbuhan baliho yang tidak terkontrol mengesankan kesemrawutan. Banda Aceh memiliki potensi besar dalam sektor retribusi dan pajak dari reklame dan baliho.

Media promosi itu tampak menjamur subur di banyak pusat keramaian. Namun aturan yang ada yakni Perwal Nomor 7 tahun 2012 dinilai tidak bisa mengakomodir tumbuh kembangnya baliho di seantero Kota Banda Aceh. Sehingga diperlukan qanun agar penyelenggaraan baliho dan sejenisnya dapat lebih tertib dan menguntungkan bagi Banda Aceh.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, Senin (20/5/2019) mengatakan, ada banyak hal yang tidak dapat tertampung dalam Perwal tersebut, sehingga membuat penyelenggaraan baliho dan reklame menjadi kurang optimal.

“Kita perlu payung hukum berupa qanun agar sektor yang sebenarnya menjanjikan ini dapat lebih optimal,” ujarnya.

Baca: Dishub Aceh Pasang Pengaman Beton di Jembatan Pango

Baca: Bupati Aceh Jaya Apresiasi Desakan YARA Usut Kasus Korupsi

Baca: Niat dan Tata Cara Shalat Idul Fitri Sendirian dan Berjamaah

Dia mengungkapkan, selama ini Banda Aceh tidak mendapat benefit yang signifikan dari keberadaan baliho. Padahal sebagian besar baliho yang terpasang berada di badan jalan milik negara. 

Menurut Irwansyah, seharusnya keberadaan baliho bisa menjadi penyokong utama pembangunan Kota Banda Aceh dalam bentuk pajak yang dikutip. 

“Ada ratusan baliho di Banda Aceh, tapi selama ini tak ada biaya sewa izin lokasi yang telah menggunakan lahan milik negara. Sektor ini sebenarnya sangat menguntungkan kota kalau dikelola secara baik,” tukasnya.(*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved