Siapkan Skenario Khusus Antisipasi Kerusuhan di KPU, TNI Terjunkan Pasukan Elite Sat Gultor

Aksi massa itu disebut-sebut sebagai bentuk protes terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.

Siapkan Skenario Khusus Antisipasi Kerusuhan di KPU, TNI Terjunkan Pasukan Elite Sat Gultor
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Prajurit Kopassus melakukan atraksi pada gladi resik HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017) 

Laporan Wartawan GridHot.ID, Siti Nur Qasanah

SERAMBINEWS.COM - Jelang pengumuman hasil Pemilu 2019, perhatian rakyat Indonesia mulai tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pasalnya, pada tanggal 22 Mei mendatang diperkirakan akan ada gelombang massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan KPU RI.

Aksi massa itu disebut-sebut sebagai bentuk protes terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.

Dilansir GridHot.ID dari laman Tribunnews, pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri akan diturunkan jika terjadi kerusuhan pengunjuk rasa saat KPU mengumumkan hasil akhir rekapitulasi hasil Pemilu di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Baca: Jenazah Petani Riau Dibawa Pakai Motor, Tak Ada yang Pinjamkan Mobil Karena Dianggap Bisa Bawa Sial

Baca: Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Hasil Pilpres, KPU: Tidak Memengaruhi Proses

Satuan Penanggulangan Teror Kopassus bahkan telah menyusun skenario evakuasi komisioner KPU beserta dokumen terkait pemilu, dengan memadukan helikopter, kendaraan lapis baja, hingga kapal perang TNI AL.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjend TNI Sisriadi mengungkapkan ada beberapa objek yang akan dievakuasi perseonel TNI dari kantor KPU andai terjadi situasi tak terkendali.

"Obyek evakuasi meliputi VIP, dokumen hasil Pemilu dan korban apabila ada," kata Sisriadi, Senin (20/5/2019).

Dalam rangka pengamanan pengumuman hasil Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden), TNI menyiapkan 12 ribu personel.

"Atas permintaan Polri, TNI menyiapkan 12.000 personel yang akan bertugas membantu Polri untuk pengamanan pengumuman hasil pemilu. Secara operasional pasukan TNI berstatus BKO (Bawah Kendali Operasi) Polri," kata Sisriadi.

Baca: Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Hasil Pilpres, KPU: Tidak Memengaruhi Proses

Baca: Reformasi 21 Mei 1998: Saat 14 Menteri Menolak Trik Menyelamatkan Soeharto

Baca: Kabar Aksi Demo 22 Mei, Para Jenderal Akan Turun ke Jalan, Pesan Prabowo & Luhut Soal Peluru

Halaman
123
Editor: Amirullah
Sumber: GridHot.id
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved