DPRK Paripurna LKPJ Wali Kota Lhokseumawe

Pansus I DPRK Lhokseumawe sudah melakukan verifikasi, evaluasi, dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan

DPRK Paripurna LKPJ Wali Kota Lhokseumawe
-SERAMBI INDONESIA
SEKWAN Kota Lhokseumawe, Syoeib membacakan laporan sebelum dimulainya rapat Paripurna LKPJ Walikota Lhokseumawe 2018 di gedung DPRK setempat, Senin (20/5). 

LHOKSEUMAWE - Pansus I DPRK Lhokseumawe sudah melakukan verifikasi, evaluasi, dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

“Kami dapat mengambil kesimpulan, bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2018 pada umumnya belum mencapai target sebagaimana diharapkan. Untuk itu, kami mengharapkan agar setiap permasalahan yang dihadapi menjadi evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah,” demikian disampaikan Sekretaris Panitia Khusus I, Sudirman Amin pada rapat paripurna di kantor DPRK kota Lhokseumawe, Senin (20/5).

Anggota dewan dari Partai Nasdem, Sudirman Amin menjelaskan, permasalahan itu hendaknya menjadi pekerjaan rumah. Sehingga, ke depan dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya. Selain itu, guna meninggkatkan efesiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kami dari Pansus I DPRK sudah melakukan verifikasi dan evaluasi serta pertemuan dengan semua pihak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2018. Kita berkesimpulan pelaksanaan kinerja Pemko Lhokseumawe Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Meski masih ada kekurangan yang perlu pembenahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, maka harus dicarikan solusi yang terbaik,” ungkap Sudirman Amin.

Sementara Pansus II DPRK Lhokseumawe juga sudah melakukan verifikasi dan evaluasi, serta pertemuan dua pihak terhadap LKPJ Wali Kota. Di mana disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan. Sehingga, pencapaian target kinerja yang lebih optimal lagi pada tahun yang akan datang.

Terkait program pengendalian banjir dengan realisasi anggran sampai dengan akhir tahun 2018 hanya mencapai 45,51 persen. “Kami melihat capaian ini masih jauh dari harapan dengan melihat kondisi Kota Lhokseumawe saat musim penghujan,” sebut M Hasbi S Sos MSM, anggota dewan dari Partai Demokrat yang juga anggota Pansus II.

Sementara Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir Umar menyebutkan, dari semua kesimpulan di atas hendaknya menjadi PR. Sehingga ke depan dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya, guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved