Pemerintah Blokir dan Batasi Media Sosial Hari Ini, Wiranto: Upaya Amankan Negeri

Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Pemerintah Blokir dan Batasi Media Sosial Hari Ini, Wiranto: Upaya Amankan Negeri
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) 

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan telah membatasi akses media sosial untuk pengguna internet di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta siang ini, Rabu (22/5/2019).

Menurut Wiranto, tujuan pembatasan tersebut adalah meredam penyebaran kabar bohong atau hoaks di kalangan publik Indonesia.

“Kami adakan pembatasan akes di media sosial. Fitur tertentu untuk tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan masyarakat,” ujar Wiranto.

“Ada skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah,” lanjut Wiranto.

Menyusul unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mulai ricuh pada kemarin malam, memang muncul aneka kabar bohong alias hoaks yang menyebar di masyarakat lewat media sosial dan aplikasi pesan instan.

Misalnya, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumuman massa. Padahal, menurut Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi.

Cakupan kabar bohong pun bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga menyasar daerah lain.

Halaman
1234
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved