Pemerintah Blokir dan Batasi Media Sosial Hari Ini, Wiranto: Upaya Amankan Negeri

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan telah membatasi akses media sosial untuk pengguna internet di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta siang ini, Rabu (22/5/2019).

Menurut Wiranto, tujuan pembatasan tersebut adalah meredam penyebaran kabar bohong atau hoaks di kalangan publik Indonesia.

“Kami adakan pembatasan akes di media sosial. Fitur tertentu untuk tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan masyarakat,” ujar Wiranto.

“Ada skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah,” lanjut Wiranto.

Menyusul unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mulai ricuh pada kemarin malam, memang muncul aneka kabar bohong alias hoaks yang menyebar di masyarakat lewat media sosial dan aplikasi pesan instan.

Misalnya, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumuman massa. Padahal, menurut Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi.

Cakupan kabar bohong pun bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga menyasar daerah lain.

Sebuah pesan berantai menyampaikan hoaks soal imbauan dari polisi agar warga menghindari tujuh tempat keramaian, termasuk Sun Plaza, Medan Mal, Ramayana, dan Matahari.

Lantaran banyaknya hoaks yang beredar, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau masyarakat agar menyaring informasi di media sosial sebelum disebarkan.

“Jangan mudah percara informasi di media sosial. Disaring dulu sebelum di-sharing,” ujar Argo dalam sebuah tayangan langsung yang disiarkan oleh KompasTV hari ini.

Argo memastikan kondisi kemanan di wilayah Jakarta aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Silakan beraktivitas seperti baisa. Hanya di Jalan KS Tubun belum bisa dilalui karena masih ada sisa-sisa aksi (kericuhan),” kata Argo.

 Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan pejabat lain.

Dalam jumpa pers tersebut, mereka menjelaskan kronologi kerusuhan dan fakta-fakta yang ditemukan kepolisian.

Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa. Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa.

Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.

WhatsApp

Rudiantara menambahkan, sesuai hasil analisas, pihaknya melihat modus penyebaran berita hoaks di media sosial pascakerusuhan.

Awalnya, pelaku mengunggah video atau foto ke Facebook dan Instagram. Kemudian, pelaku melakukan screenshot unggahan.

Konten yang kemudian viral adalah screenshot tersebut. Jadi, pemerintah melakukan pembatasan sementara penyebaran video dan foto di WhatsApp.

"Teman-teman akan alami pelambatan kalau download atau upload video karena viralnya yang negatif ada di sana. Sekali lagi ini sementara," kata Rudiantara. Ia menyarankan agar masyarakat mengakses informasi di media tepercaya.

Wiranto Sebut Ada Skenario untuk Menciptakan Kekacauan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, aksi yang berujung ricuh pada Selasa (21/5/2019) malam di depan Gedung Bawaslu dan Rabu (22/5/2019) dinihari di kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan oleh perusuh.

Menurut Wiranto, ada skenario untuk membuat kekacauan yang bertujuan menyerang aparat keamanan dan menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah.

"Ada skenario untuk membuat kekakcauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah," kata Wiranto, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Aksi oleh kelompok perusuh ini dilakukan hampir bersamaan setelah berakhirnya aksi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menolak hasil Pilpres 2019.

"Ada perusuh yang melakukan penyerangan asrama keluarga Brimob dan polisi tinggal. Tujuannya menciptakan kekcauan hingga menimbulkan korban. Korban ini kemudian dituduhkan kepada aparat kemanana bahwa aparat keamanan yang melakukan," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, aparat sudah mengetahui para pelaku dan identitasnya.

"Preman yang dibayar, bertato. Siapa dia, pengakuannya gimana, agar jelas. Jangan sampai dilemparkan ke pemerintah, seolah pemerintah sewenang-wenang, diktator, aparat keamanan menyerang rakyat. Jangan sampai kita terkecoh," papar Wiranto.

 Wiranto juga menegaskan, agar tak ada fakta yang diputarbalikkan karena aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi tidak membawa senjata api.

"Jadi tidak mungkin aparat keamanan bunuh rakyat dalam aksi demo. Korban itu jatuh saat perusuh serang Brimob, bakar mobil," kata dia.

Ia mengingatkan agar masyarakat tak mudah terpengaruh terhadap informasi-informasi yang dinilai tidak rasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bertindak tegas.

"Kami sebenarnya, dari hasil investigasi saat ini, sudah tahu dalang aksi tersebut. Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum," kata Wiranto.

 Wiranto mengatakan, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, pihaknya melihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.

Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

 Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa.

Ia menyebut kelompok itu adalah preman bayaran. Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.

"Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demonstrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI, untuk tidak bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan," kata Wiranto.

"Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," kata Wiranto.

Baca: Cegah Sebaran Hoaks, Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini

Baca: Ini Poin Tuntutan Pensiunan Karyawan PTPN I Langsa yang Geruduk Kantor Direksi

Baca: Tagar WhatsApp, Facebook, dan Instagram Down Jadi Trending Topik di Twitter

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Sebaran Hoaks, Pemerintah Batasi Akses di WhatsApp"