Pencoblos Pakai Undangan Orang Sudah Meninggal Dituntut 6 Bulan

Hasmudi, warga Bireuen dituntut enam bulan penjara dengan satu tahun masa percobaan

Pencoblos Pakai Undangan Orang Sudah Meninggal Dituntut 6 Bulan
SERAMBI/MASRIZAL
TERDAKWA Hasmudi menjalani sidang terkait kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (21/5).

BANDA ACEH - Hasmudi, warga Bireuen dituntut enam bulan penjara dengan satu tahun masa percobaan. Ia dituntut dalam kasus pidana pemilu karena mencoblos menggunakan form C6 (undangan memilih) milik orang lain yang sudah meninggal dunia. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh, Maulijar SH, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa (21/5). Selain pidana penjara, Hasmudi juga dikenakan denda sebesar Rp 2 juta subsider satu bulan kurungan.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nendi Rusnendi SH bersama hakim anggota, Eti Astuti MH, dan Muzakir H MH, berlangsung sehari, yang diawali dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan tuntutan. Pelaksanaan sidang pidana pemilu tersebut memang dipercepat sebab aturan mengharuskan perkara itu selesai paling lama dalam waktu tujuh hari kerja. 

Jaksa dalam tuntutannya menyatakan, perbuatan Hasmudi terbukti melanggar Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Terhadap tuntutan itu, Hasmudi akan menyampaikan pembelaan (pleidoi) dalam sidang lanjutan, Rabu (22/5) hari ini. 

Hasmudi dihadirkan ke pengadilan setelah diproses di Sentra Gakkumdu Kota Banda Aceh. Jaksa dalam dakwaannya menyatakan, kasus pidana pemilu tersebut terjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh saat Pemilu, 17 April lalu. 

Dalam pemeriksaan, terdakwa Hasmudi terbukti mecoblos menggunakan form C6 (undangan memilih) milik Teuku Syamsuirda, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia pada 1 Januari 2018. Gegara kasus pidana pemilu itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh terpaksa melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat. 

Dalam sidang itu, terdakwa Hasmudi mengaku mendapat form C6 tersebut dari temannya Mustaqim, warga Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Form C6 itu ditemukan Mustaqim di pinggir jalan dalam posisi terlipat dua. Setelah mengambil form C6 tersebut, Mustaqim kemudian menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ia sudah mencoblos atau belum seraya menawarkan apakah berani mencoblos dengan form C6 yang ditemukannya tersebut.

Kebetulan saat itu Hasmudi belum mencoblos, sehingga ia menerima form C6 yang ditawarkan Mustaqim. Setelah itu, terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 6 Gampong Lamteumen Timur, sekitar pukul 11.30 WIB menggunakan undangan milik almarhum Teuku Syamsuirda. Terdakwa hanya mencoblos surat suara untuk DPRA saja dengan alasan untuk memilih caleg yang kebetulan bos tempat ia bekerja selama berada di Banda Aceh. 

Aksi Hasmudi tersebut tercium setelah keponakan almarhum Teuku Syamsuirda, Teuku Rahmat Rizal yang kebetulan berada di lokasi itu mendengar nama pamannya dipanggil oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah diinterogasi, Hasmudi mengakui perbuatannya. 

Selain menyidang kasus mencoblos menggunakan form C6 milik orang lain, kemarin, majelis hakim PN Banda Aceh juga menggelar sidang perdana kasus pidana pemilu lainnya yaitu kasus mencoblos dua kali dengan terdakwa Muliadi. 

Dalam kasus itu, Muliadi diketahui mencoblos di TPS 1 dan TPS 3 Desa Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh pada Pemilu 17 April lalu. Perbuatan Muliadi melanggar Pasal 533 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Persidangan Muliadi tidak sampai pada tuntutan, karena masih ada saksi yang harus dihadirkan dalam sidang itu. Sidang tersebut akan dilanjutkan Rabu (22/5) hari ini. Sidang kemarin turut disaksikan Ketua dan Anggota Panwaslih Banda Aceh.(mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved