Salam

Demokrasi Kita Masih Bisa Lebih Membaik

Menyikapi perkembangan politik di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, mari kita kutip kembali pendapat politisi

Demokrasi Kita Masih Bisa Lebih Membaik
(KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN)
Massa aksi demo Bawaslu membantu menghalau massa yang terprovokasi dan hendak menghampiri barikade aparat gabungan di depan Bawaslu, Selasa (21/5/2019). 

Menyikapi perkembangan politik di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, mari kita kutip kembali pendapat politisi senior yang juga Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla yang pernah prihatin dengan konflik yang kerap terjadi di masyarakat. Dia mencatat, setelah reformasi, ada 15 konflik besar di Tanah Air. “Dewasa ini demokrasi kita justru sering menimbulkan konflik, apa yang salah sebenarnya?” kata Kalla beberapa tahun silam.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, sejatinya demokrasi adalah cara bangsa mencapai tujuan. Sehingga demokrasi harus menjadi dasar untuk pengambilan sebuah keputusan dan bukan menciptakan masalah dan konflik. “Tapi konflik pemikiran memang ada,” katanya.

Kalla meminta seluruh masyarakat memahami secara sungguh-sungguh makna demokrasi Indonesia. Yaitu, demokrasi yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan terikat hukum. Sejalan dengan semangat itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh.

Seorang peneliti menulis, Indeks Demokrasi yang dirilis divisi riset The Economist pada 2017 mengungkapkan data yang menarik. Secara umum, di tahun itu kualitas demokrasi di dunia mengalami kemunduran. Dalam skala 0-10, skor rata-rata negara yang masuk dalam Indeks Demokrasi 2017 menurun, dari 5,52 pada 2016 menjadi 5,48. Negara-negara yang mengalami penurunan skor terdiri dari 89 negara, tiga kali lebih banyak daripada negara-negara yang mengalami kenaikan skor, yaitu 27.

Tim riset dari The Economist menyimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas demokrasi dunia tahun 2017. Namun, ada dua hal utama yang secara umum menjadikan merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. Pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka tinggal. Dalam praktiknya, demokrasi tidak serta merta membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi, misalnya pelayanan publik yang baik, kebebasan pers, dan berpendapat. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan pada implementasi demokrasi. Puncaknya, kekecewaan itu dicerminkan dalam pemilihan umum.

Penentuan skor Indeks Demokrasi itu sendiri didasarkan pada lima kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Berdasarkan pada kategori tersebut, masing-masing negara kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh (full democracy), demokrasi yang cacat (flawed democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter (authoritarian regime). Jika Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal sebagai kiblatnya demokrasi terjerembab ke flawed democracy, lantas bagaimana dengan Indonesia?

Dalam pemeringkatan Indeks Demokrasi terbaru, Indonesia berada di peringkat 68 dari 167 negara yang diteliti. Uniknya, peringkat tersebut kalah dengan Timor Leste yang berada di peringkat 43. Bahkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia merupakan yang terburuk dari 167 negara. Berada pada peringkat 48 dengan skor 6,97 pada 2016, Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi peringkat 68 dengan skor 6,39 pada 2017.

Memang banyak ahli yang berpendapat bahwa di alam demokrasi, terlalu banyak aturan menjadikan negara sebagai sebuah tirani. Namun tidak adanya peraturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakatnya justru menjadikan kekacauan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian para elite di Indonesia dalam menumbuhkan iklim demokratis. Sangat disayangkan jika Indonesia semakin terpuruk dalam berdemokrasi mengingat semangat berdemokrasi itulah yang menjadi pelecut runtuhnya rezim Orde Baru.

Di awal era Reformasi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat di dunia. Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di era Orde Baru langsung diubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka yang pada akhirnya rakyat Indonesia berhak memilih wakilnya untuk menjadi pimpinan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Kita tak boleh pesimis atas kondisi itu, sebab “Masih ada waktu untuk Indonesia berbenah. Amerika Serikat dan Inggris Raya saja butuh ratusan tahun untuk mendewasakan iklim demokrasinya. Namun jika elite politik di Indonesia tidak ada niatan berubah, kepada siapa lagi kita berharap?” tanya sang peneliti yang juga seorang akademisi tadi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved