DPRK Panggil Distransnaker

DPRK Aceh Barat memanggil pihak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kabupaten setempat

DPRK Panggil Distransnaker
SERAMBI/RIZWAN
KETUA DPRK Aceh Barat, Ramli SE (kanan), berbincang dengan Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Mulyagus pada pertemuan menyikapi tuntutan mahasiswa saat Hari Buruh di gedung DPRK setempat, Rabu (22/5). 

* Sikapi Tuntutan Aksi Hari Buruh

MEULABOH – DPRK Aceh Barat memanggil pihak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kabupaten setempat, Rabu (22/5) kemarin. Pemanggilan itu menyikapi tuntutan mahasiswa di Aceh Barat saat melancarkan aksi demo peringatan Hari Buruh Sedunia selama dua hari pada 1-2 Mei 2019 lalu.

Rapat di gedung dewan kemarin dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE dihadiri anggota dewan. Sedangkan, Pemkab Aceh Barat diwakili Asisten II, Marhaban dan Kadistransnaker, Dr Mulyagus, serta pejabat terkait lainnya. Turut hadir 25 orang mahasiswa yang merupakan perwakilan dari peserta aksi tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Buruh Rakyat Menggugat (GMBRM).

Pada pertemuan tersebut, mahasiswa secara bergantian menyampaikan banyak persoalan yang dihadapi buruh selama ini di Aceh Barat. Di antaranya, kurang kepedulian pihak perusahaan terhadap yang menjadi hak-hak buruh, seperti cuti hamil, gaji yang rendah, dan persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta sejumlah persoalan lain termasuk outsourcing.

Karena itu, kata Ida Zulbaidah selaku koordinator mahasiswa, mereka meminta pemerintah tidak mengabaikan yang menjadi hak buruh. Bahkan, pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian kepada mereka,” tukasnya.

Sedangkan, Rona, peserta aksi lainnya menyorot pengawasan terhadap perusahaan yang dinilainya masih lemah sehingga yang menjadi hak buruh kurang direalisasikan. “Harapan kami, pemkab memanggil pihak perusahaan untuk dipertanyakan. Pemkab harus tegas,” harapnya.

Pada sisi lain, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE menyatakan, apa yang menjadi harapan dan masukan dalam pertemuan tersebut akan dibahas dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan pada 18 Juni mendatang atau setelah Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah. Untuk menyikapi tuntutan mahasiswa itu, ujarnya, pihak dewan berencana juga akan menghadirkan sejumlah perusahaan yang disebutkan oleh mahasiswa dalam pertemuan tersebut. “Pada pertemuan mendatang, kita akan hadirkan perusahaan yang disebutkan,” tukas Ramli SE.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Aceh Barat, Marhaban menyatakan, apa yang disampaikan mahasiswa akan ditampung dan menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat dibahas serta disikapi. Selama ini, jelasnya, buruh terkadang tidak berani menyampaikan sendiri perihal keluhan maupun menuntut hak-hak mereka yang diabaikan perusahaan. “Dengan informasi ini tentu akan menjadi bahan, termasuk bila tidak dapat diselesaikan di Pemkab akan disampaikan ke provinsi,” terangnya.

Hal senada diucapkan Kadistransnaker, Mulyagus. Menurut dia, Pemkab pasti akan mengambil sikap terhadap perusahaan yang mengabaikan hak-hak buruh dan pekerjanya. Salah satu yang sudah dilakukan, bebernya, yakni menyurati semua perusahaan di wilayah itu untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) pekerjanya agar mereka bisa tenang menyambut lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah. “Kecuali itu, kita juga membuka posko pengaduan terkait THR ini. Intinya, sejumlah harapan mahasiswa tentu akan menjadi masukan untuk dinas,” tukasnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved