GeRAK: Moratorium Izin Tambang dan Tim Evaluasinya Perlu Dilanjutkan

Pemerintah Aceh perlu melanjutkan kebijakan tentang moratorium izin pertambangan beserta tim evaluasinya.

GeRAK: Moratorium Izin Tambang dan Tim Evaluasinya Perlu Dilanjutkan
PENAMBANG menggali batu yang mengandung bijih emas dari Gunong Ujeun, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya. Foto direkam pada Minggu (15/11/2008). SERAMBI/M ANSHAR 

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka perbaikan tata kelola sumber daya alam Aceh, Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan tentang moratorium pertambangan beserta tim evaluasinya.

Hal itu disepakati dalam diskusi review pelaksanaan moratorium dan mendorong adanya tim evaluasi pertambangan di Aceh, yang dilaksanakan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, di aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Rabu (22/5/2019).

Dalam diskusi yang diikuti oleh akademisi, praktisi, pemerintahan terkait seperti perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas ESDM serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, semuanya sepaham bahwa moratorium tambang di Aceh mesti dilanjutkan.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, kelanjutan moratorium tambang sangat diperlukan guna membenahi tata kelola pertambangan.

Sekaligus membentuk tim untuk mengevaluasi proses atau mengawal pelaksanaannya.

"Moratorium pertambangan dan tim evaluasi sangat penting untuk membenahi tata kelola tambang di Aceh," ujar Hayatuddin Tanjung.

Menurut Hayatuddin, pembenahan secara menyeluruh tersebut penting mengingat kuatnya indikasi jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama ini. 

Mengenai tim evaluasi tambang, lanjut Hayatuddin, diperlukan guna adanya pengawasan, mengingat dua Instruksi Gubernur (Ingub) moratorium sebelumnya tidak dibentuknya tim.

"Perlu ada tim evaluasi tambang minerba, karena dari dua ingub sebelumnya tidak ada tim," ujarnya.

Baca: Kembali Pertanyakan Persoalan PT EMM, Mahasiswa Minta Plt Gubernur Jumpai Presiden

Baca: Kaji Izin Tambang PT LMR di Aceh Tengah, GeRAK Temukan Banyak Persoalan

Baca: Belasan Mahasiswa Demo Kantor Gubernur Aceh, Minta Nova Tolak Perusahaan Tambang Emas di Aceh Tengah

Ia menyebutkan, pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Intruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara. Serta dibentuknya tim pemantau berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 540/777/2015.

Setelah Ingub ini berlaku selama dua tahun hingga 2016, sebanyak 92 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari total 138 berkurang atau tinggal 46 IUP tersisa.

Dengan hasil itu, lahan Aceh terselamatkan seluas 639.646 hektare (Ha). 

"Kemudian, saat diperpanjang hingga 2017, dengan Ingub bernomor 09/INSTR/2016, sebanyak 9 IUP kembali berkurang," tuturnya.

Setelah itu, Ingub tersebut kembali dilanjutkan dengan nomor 05/INSTR/2017, berlaku selama enam bulan hingga Juni 2018, IUP berkurang lagi dari total 37 IUP, dan kini tersisa sebanyak 30 IUP.(*)

Baca: Vladimir Putin Hingga Erdogan Beri Ucapan Selamat Atas Kemenangan Jokowi

Baca: Kapolri, Wiranto hingga Adian Napitupulu Jadi Target Penculikan dan Pembunuhan

Baca: Ustaz Arifin Meninggal Karena Derita Kanker Kelenjar Getah Bening & Kanker Nasofaring, Ini Gejalanya

 

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved