Ombudsman Aceh Minta Pembangunan Politeknik Perikanan Segera Direalisasikan

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk segera realisasikan pembangunan Politeknik...

Ombudsman Aceh Minta Pembangunan Politeknik Perikanan Segera Direalisasikan
For Serambinews.com
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin saat meninjau lokasi pembangunan Politeknik Perikanan di Ladong, Aceh Besar, beberapa waktu lalu. 

Ombudsman Aceh Minta Pembangunan Politeknik Perikanan Segera Direalisasikan

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEHOmbudsman RI Perwakilan Aceh meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk segera realisasikan pembangunan Politeknik Perikanan di Ladong, Aceh Besar.

Terkait permasalahan pengadaan tanah yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan tersebut, Ombudsman meminta keterlibatan aktif Pemerintah Aceh Besar untuk menyelesaikannya.

Hal itu disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, Rabu (22/5/2019). Dikatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi yang diikuti sejumlah pihak terkait, mengacu pada laporan masyarakat tentang masalah ganti rugi tanah pada Maret lalu.

“Setelah melakukan investigasi di lapangan, kami menemukan ada dua masalah yang bisa diselesaikan secara bersamaan, yakni soal ganti rugi lahan dan tertundanya pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Taqwaddin, penundaan pelaksanaan pembangunan Politeknik Perikanan berpotensi menimbulkan dugaan maladaministrasi berupa penundaan berlarut, karena dananya sudah tersedia begitu besar, tapi belum juga dimulai pembangunan karena adanya kendala ganti rugi yang bersifat keperdataan.

Baca: PJN 2 Bersihkan Longsor Subulussalam, Begini Kondisi di Lokasi Bencana

Baca: Ujian Masuk UIN Ar-Raniry Digelar 28 Mei Mendatang, Peserta Diminta Cek Ruang Sebelum Hari H

Baca: Longsor Sebabkan Lalulintas Aceh-Medan Lumpuh Total, Mobil Box Yang Tertimpa Pohon Milik Indomaret

Terlebih lagi, lanjutnya, tertundanya pembangunan sarana pendidikan itu menimbulkan citra kurang bagus bagi Aceh. “Bisa jadi nanti pihak luar akan mengatakan, jangankan investasi, membangun sarana pendidikan perguruan tinggi pun akan mengalami hambatan di Aceh,” kata Taqwaddin.

Padahal menurut Ombudsman, dana ganti rugi tersebut sudah dititipkan di Pengadilan Negeri, sehingga seharusnya pembangunan perguruan tinggi tersebut sudah bisa dimulai. “Alhamdulillah, rapat koordinasi ini telah menghasilkan kesimpulan yang produktif demi pembangunan Politeknik Perikanan di Aceh Besar,” jelas Taqwaddin.(*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved