Penetapan Caleg Terpilih Menunggu Putusan MK

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi dan penghitungan suara

Penetapan Caleg Terpilih Menunggu Putusan MK
Dok KIP Aceh
Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah 

BANDA ACEH - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi dan penghitungan suara secara nasional pada 21 Mei, tapi hingga saat ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan kabupaten/kota di Aceh belum menetapkan nama-nama caleg terpilih setiap daerah pemilihan berikut perolehan kursi partai politik, baik DPRK maupun DPRA.

Menurut Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah, penetapan caleg terpilih belum bisa dilakukan karena saat ini KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh masih menunggu pemberitahuan atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ada atau tidaknya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Aceh.

Menurutnya, KIP baru bisa menetapkan caleg terpilih jika MK telah mengeluarkan putusan atau surat pemberitahuan bahwa untuk Aceh (DPRA) dan kabupaten/kota (DPRK) tidak ada gugatan sama sekali. „Terkait dengan penetepan perolehan kursi itu kita baru bisa melaksanakan setelah ada pemberitahuan dari KPU RI berdasarkan putusan MK bahwa kabupaten/kota atau provinsi tidak ada gugatan PHPU,“ kata Munawarsyah.

Partai politik, katanya, diberi waktu tiga hari hari untuk mengajukan gugatan, batas akhir sampai tanggal 25 Mei. „Setelah semua perkara terregistrasi di MK, nanti MK akan kirim surat ke KPU RI. Kabupaten atau provinsi yang ada gugatan, maka tidak boleh dulu menetapkan calon terpilih termasuk perolehan kursi. Bagi yang tidak ada gugatan, sudah bisa melaksanakan penetapan calon terpilih,“ jelasnya.

Bukan hanya KIP provinsi dan kabupaten di Aceh, KPU RI juga belum bisa menetapkan kursi untuk level DPR RI sebelum adanya pemberitahuan dari MK terkait ada atau tidaknya gugatan partai politik terkait hasil Pemilu 2019. „Jadi, semua harus tunggu dulu, begitu juga Aceh. Kita tetap tidak bisa menetapkan kursi untuk DPRA kalau ada yang menggugat nantinya,“ kata Munawarsyah.

Rapat pleno penetapan perolehan kursi akan dilakukan berdasarkan SK dari KPU. Menurutnya, perolehan suara seluruh provinsi, kabupaten/kota itu ditetapkan oleh KPU berdasarkan salinan SK dari kabupaten/kota atau pun provinsi.

Lantas apakah di Aceh akan ada gugatan khusus untuk level DPRA? Menurut Munawarsyah, ada informasi yang diterima bahwa akan ada partai yang akan menggugat hasil pemilihan caleg DPRA. „Seperti NasDem yang akan menggugat di Bireuen dan Aceh Utara, Golkar di dapil Nagan Raya, ada juga PA di Aceh Tengah, PAN juga kabarnya. Tapi itu masih sebatas informasi yang kita terima, belum resmi,“ pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved