Aset Pendopo Banyak Hilang

Inspektorat Kota Subulussalam dikabarkan melakukan audit terhadap aset di pendopo wali kota

Aset Pendopo Banyak Hilang
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Inspektur Inspektorat Elviandi Rusdy PhD memberikan keterangan terkait hasil audit di Pendopo Wali Kota Subulussalam. Setengah dari barang-barang yang ada di pendopo hilang dan nilainya hampir Rp 1,5 miliar. 

* Nilainya Ditaksir Rp 1,5 M
* Hasil Audit Inspektorat Subulussalam

SUBULUSSALAM - Inspektorat Kota Subulussalam dikabarkan melakukan audit terhadap aset di pendopo wali kota setempat. Beredar informasi kalau sejumlah barang yang merupakan aset Pendopo Wali Kota Subulussalam tidak ditemukan sehingga diduga hilang.

Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam, Elviandi Rusdy PhD, didampingi Sekretarisnya Sufni, yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (23/5), di ruang kerjanya, membenarkan adanya beberapa aset pendopo wali kota yang tidak ditemukan. Elviandi juga membenarkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Subulussalam, nilai aset yang tidak ada lagi ditemukan di pendopo wali kota setempat mencapai Rp 1,5 miliar.

“Ada beberapa barang yang tidak ditemukan di pendopo wali kota, seperti televisi, sound system, peralatan dapur, gorden, dan lainnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seperti televisi. Dalam data, terdapat 15 unit TV di Pendopo Wali Kota Subulussalam, namun saat diaudit hanya satu yang tersisa. Lalu, sound system di aula dan ruang karaoke juga tidak ada lagi di sana. Kemudian, beberapa gorden dan peralatan dapur dikabarkan juga tidak ada terdapat lagi di pendopo serta sejumlah inventaris lainnya. “Intinya, secara garis besar ada sekitar 50 persen barang yang selama ini merupakan aset pendopo tidak ditemukan,” sebut dia.

Nilai dari 50 persen aset pendopo yang diduga raib itu, ucapnya, ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. Taksiran ini, beber Elviandi, berdasarkan anggaran saat pengadaan barang tersebut. Untuk nilai pasti aset yang tidak lagi ditemukan, Inspektorat Subulussalam mengaku belum dapat memberikannya karena masih mengaudit bagian umum Setdako selaku penanggung jawab barang atau aset terkait.

“Yang Rp 1,5 miliar ini berdasarkan item barang yang terdata dengan nilai sewaktu pengadaan. Jadi, nilainya bisa saja bertambah atau berkurang, karena kan ada penyusutan dan lainnya atau pun rusak,” ujar Elviandi.

Elviandi menekankan, pihaknya masih melakukan audit atas nilai barang atau keuangan aset yang tidak ada lagi di pendopo wali kota itu. Untuk hasil audit ini, papar dia, Inspektorat akan melimpahkan ke Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian SE. “Nanti, Wali Kota Subulussalam lah yang akan merekomendasikan apakah hasil audit ini ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum atau bagaimana,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Inspektorat Kota Subuussalam menggelar audit dan investigasi atas aset pendopo wali kota subulussalam. Investigasi ini berlangsung selama 15 hari terhitung sejak 7-23 Mei 2019, sebagaimana Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 700/ST Investigasi/2019 yang ditandatangani Sufni selaku pemegang Nota Dinas (ND) Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam.

Pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti hasil temuan dari pemantauan para asisten Setdako Subulussalam ke pendopo wali kota, Senin (6/5) lalu, berkaitan keberadaan aset. Investigasi ini juga merupakan rangkaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Subulussalam Tahun 2019. Kecuali itu, audit tersebut juga sehubungan pergantian Wali Kota Subulussalam dari H Merah Sakti SH kepada H Affan Alfian SE alias Bintang.

Lebih lanjut, Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam, Elviandi Rusdy PhD menerangkan, untuk aset yang diduga raib atau tidak ditemukan ini nantinya akan ditindaklanjuti hingga 60 hari pascaterbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut. Bila setelah 60 hari, barang terkait belum juga dikembalikan, paparnya, maka akan diminta instruksi Wali Kota Subulussalam terkait kelanjutan temuan itu, apakah akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum atau ada kebijakan lainnya.

“Intinya, semua nanti tergantung Pak Wali Kota. Jika diarahkan untuk ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum, maka akan kita teruskan atau pun sebaliknya. Yang pasti, ada waktu 60 hari nanti masa pengembalian barang terkait,” pungkas Elviandi.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved