DPRA Usul Raqan Diakhir Jabatan, Ketua Banleg Pesimis Bisa Selesai

Komisi I dan II DPRA, Jumat (24/5/2019) mengusul raqan inisiatif DPRA jelang akhir masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019 yang tinggal tiga bulan

DPRA Usul Raqan Diakhir Jabatan, Ketua Banleg Pesimis Bisa Selesai
Ketua Banleg DPRA, Abdullah Saleh

DPRA Usul Raqan Diakhir Jabatan, Ketua Banleg Pesimis Bisa Selesai

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi I dan II DPRA, Jumat (24/5/2019) mengusul raqan inisiatif DPRA jelang akhir masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019 yang tinggal tiga bulan lagi. Ketua Badan Legislasi (Banleg) Abdullah Saleh merasa pesimis kedua raqan itu bisa selesai tepat waktu.

Kedua raqan itu adalah, Komisi I mengusulkan Raqan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dan Komisi II mengusulkan Raqan Aceh tentang Perlindungan Satwa.

Rasa pesimis itu datang karena DPRA juga masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk yaitu belum selesainya satupun 15 raqan yang masuk dalam program legislasi (prolega) 2019.  

Di tengah beratnya tanggung jawab DPRA, masuk dua raqan usulan komisi I dan II jelang berakhirnya masa tugas anggota DPRA.

“Tidak usah kita lanjutkan pembahasan qanun ini karena kita takut terbengkalai pada periode kita ini,” katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, raqan ini harus dimasukan dalam prolega 2019. “Dengan waktu yang sangat singkat ini saya melihat tidak mungkin raqan ini bisa diselesaikan,” tambah dia.

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage yang ditanyai Serambi mengatakan usulan raqan tersebut diajukan karena ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam Qanun LWG.

Azhari menyatakan hampir 50 persen terjadi perubahan isi qanun. Seperti menyesuaikan struktural di LWN agar tidak terlalu gemuk tapi semuanya berfungsi.

“Kita tambah deputi dan mempertegas fungsi kepala sekretariat. Intinya qanun ini kita ubah untuk memastikan kepastian hukum mengenai kewenangan wali, khatibul wali, dan sekretariat,” kata Azhari.  

Baca: Dandim Aceh Selatan Bagi Takjil Untuk Masyarakat

Baca: Kronologi Penyekapan Istri Ketua KPU Cianjur, Diseret 2 Pria Berpenutup Wajah Setelah Diikat

Baca: DPRA Minta Kantor TNGL Dipindah ke Aceh

Sementara Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri menyampaikan tujuan pengusulan Raqan tentang Perlindungan Satwa untuk melakukan penataan lingkungan Aceh terutama bagi kawasan yang menjadi habitat dan koridor satwa termasuk lahan HGU yang bersinggungan dengan habitat dan koridor satwa.

Selain itu, Komisi II DPRA juga ingin pemerintah mempersenjatai polisi hutan (polhut) dalam menindak pelaku pemburuan liar dan memberi kewenangan untuk melakukan penindakan langsung berupa tembak ditempat para pemburu satwa liar.

“Intinya qanun ini akan memperkuat penindakan perburuan liar dengan pemberian hukuman tambahan cambuk dan pemberian kewenangan tembak di tempat bagi Polhut yang telah dipersenjatai,” kata Nurzahri yang juga politisi Partai Aceh ini.(*) 
 
 
 
 

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved