Kejari Agara Bidik Kasus Dugaan Korupsi PAD Dishub, Termasuk Monografi Desa dan Bebek Petelur 2018

Petugas dari pihak Pos Dishub Lawe Pakam ada menyerahkan retribusi bulanan tersebut dengan bukti setoran kepada mantan Kadishub Agara.

Kejari Agara Bidik Kasus Dugaan Korupsi PAD Dishub, Termasuk Monografi Desa dan Bebek Petelur 2018
Ilustrasi(Kompas) 

Laporan Asnawi Luwi I Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM/KUTACANE - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara membidik kasus dugaan korupsi pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Tenggara pada pos Dishub Terminal Lawe Pakam, Kecamatan Babul Makmur tahun 2016 hingga 2018 yang mencapai ratusan juta rupiah.

Kajari Aceh Tenggara Fithrah SH didampingi Kasi Intelijen Saiful Bahri SH kepada Serambinews.com, Jumat (24/5/2019) mengatakan retribusi PAD di Pos Dishub Terminal Lawe Pakam tahun 2016 hingga 2018 diduga tidak disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara.

Sementara itu, petugas dari pihak Pos Dishub Lawe Pakam ada menyerahkan retribusi bulanan tersebut dengan bukti setoran kepada mantan Kadishub Agara.

Namun, PAD itu tidak dimasukannya ke kas BPKD Agara.

Berdasarkan perhitungan Kadis BPKD Agara, kebocoran PAD Pos Dishub Terminal Lawe Pakam untuk April hingga Desember 2017 berjumlah Rp 88 juta dan Januari-April 2018 berjumlah Rp 44 juta atau total Rp 132 juta.

Baca: Hari Ini, Pemkab Aceh Selatan Tepati Janji Bayar THR, Jumlahnya Capai Rp 25 Miliar

Baca: Satu Korban Tewas Tertembak Saat Kerusuhan 22 Mei Dibawa Pulang ke Jambi, Sang Istri Jatuh Pingsan

Baca: Hanya Menonton Demo, Remaja Ini Tewas Tertembak saat Tolong Korban Luka, Begini Cerita Ayahnya

"Ini masih perhitungan mereka dan kita masih kumpulkan data penyidikan PAD Pos Dishub Lawe Pakam tahun 2016 hingga 2018. Dan, kita juga telah memeriksa satu orang saksi yakni Amru Iswadi SE dari Petugas Pos Dishub Lawe Pakam," ujar Kajari.

Dia sebutkan pihaknya juga akan memanggil para mantan Kadishub Agara dalam waktu dekat ini.

Kajari Agara juga menyinggung saat ini pihaknya juga fokus pada kasus dugaan korupsi pengadaan monografi desa dan profil desa tahun 2016/2017 mencapai Rp 7 miliar dari dana desa bersumber APBN.

Penanganannya kasus itu telah dilimpahkan ke Inspektorat Agara, namun, sudah 60 hari belum ada perkembangan.

Halaman
12
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved