Komisi II Ingin Polhut Dipersenjatai

Komisi II DPRA menginginkan polisi hutan (Polhut) dan petugas pengamanan hutan (Pamhut) di Aceh

Komisi II Ingin Polhut Dipersenjatai
Ist
Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri 

* Masuk dalam Draft Raqan Perlindungan Satwa

BANDA ACEH - Komisi II DPRA menginginkan polisi hutan (Polhut) dan petugas pengamanan hutan (Pamhut) di Aceh dipersenjatai dan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung berupa tembak ditempat bagi para pemburu satwa.

Ketua Komisi II, Nurzahri, mengatakan, kepemilikan senjata api bagi jajaran polhut/pamhut ini merupakan salah satu yang diatur di dalam Rancangan Qanun (Raqan) Perlindungan Satwa yang rencananya akan diusulkan menjadi raqan inisiatif dewan dalam sidang paripurna, Jumat (24/5) hari ini.

“Besok (hari ini) Raqan Perlindungan Satwa ini kita usulkan menjadi raqan inisiatif lembaga (dewan). Draft qanunnya sudah kita siapkan,” kata Nurzahri kepada Serambi dalam acara buka puasa bersama, Kamis (23/5). Hadir juga sejumlah anggota Komisi Il lainnya, yaitu Ramadhana Lubis, Kartini,

Menurut Nurzahri, mempersenjatai Polhut ini perlu dilakukan mengingat tingginya perburuan satwa dan kritisnya populasi satwa kunci di Aceh. Satwa kunci dimaksud meliputi Harimau, Gajah, Badak Sumatera, dan Orangutan.

Argumentasi Nurzahri ini juga diperkuat oleh temuan Forum Konservasi Leuser (FKL). Sepanjang tahun 2018, FKL menemukan 613 kasus perburuan dan berhasil menyita sebanyak 834 perangkap/jerat.

Populasi sejumlah satwa kunci saat ini menjadi sangat terancam. Harimau Sumatera misalnya. Populasinya di Aceh saat ini sudah berada di level sangat rentan (critically endangered) ke level punah (extinct). Demikian juga dengan Badak Sumatera, Gajah, serta Orangutan.

Karena itu, Nurzahri menilai perlu ada aturan yang tegas terkait perburuan satwa liar di Aceh. Apalagi hal itu juga diterapkan di beberapa negara yang selama ini dianggap berhasil dalam melaksanakan proyek konservasi, seperti di Assam (India) dan Afrika Selatan.

“Di beberpa negara yang sukses menjalankan program konservasi satwa seperti Assam (India) dan Afrika Selatan, pola yang dilakukan sama, yaitu pola tindak tegas,” tambahnya.

Program konservasi satwa ini dia katakan juga sangat dimungkinkan dilaksanakan di Aceh karena Aceh masih memiliki tutupan hutan yang luas dibanding daerah lainnya di Indonesia.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved