Kritik Langkah Pemerintah, YLKI: Pemblokiran Medsos Langgar Hak Publik

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik langkah pemerintah memblokir media sosial dan membuat whatsapp down.

Kritik Langkah Pemerintah, YLKI: Pemblokiran Medsos Langgar Hak Publik
KOMPAS.COM
Aplikasi Facebook dan WhatsApp 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

SERAMBINEWS.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik langkah pemerintah memblokir media sosial dan membuat whatsapp down.

Ya, dalam tiga hari terakhir pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat langkah memperlambat akses media sosial untuk membendung liarnya informasi yang dapat menggangu ketentraman keamanan negara, terutama di grup WA.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai Pmerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di acara jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (16/11/2018). (TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA)

Baca: Viral! Sewakan WC di Tengah Aksi 22 Mei 2019, Pria Ini Untung Rp 3 Juta dalam Sehari

Baca: Kisah Korban Kerusuhan Aksi 22 Mei, Dijarah hingga Diteror Depan Rumah

Baca: Kabarkan Kapan WhatsApp dan Instagram Normal Kembali, Kominfo: Saya Merasakan Dampak yang Saya Buat

Baca: Kabar Gembira! THR PNS Cair Hari Ini Jumat 24 Mei 2019

Baca: Gugat Hasil Pilpres ke MK, Ini Tuntutan BPN Prabowo-Sandi dan Syarat yang Harus Disiapkan

“Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi,” ucap dia dalama siaran pers, Jumat (24/5/2019).

Pemblokiran itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

Menurut Tulus, pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas.

“Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa "dikit dikit blokir". Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur.”

Tak bisa dipungkiri, medos, whatsapp dan sejenisnya bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

YLKI berahap pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut.

“Jangan sampai pemblokiran tidak punya efek siginifikan. Apalagi masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya.”

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul YLKI: Pemblokiran Medsos Langgar Hak Publik

Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved