Selisih 11 Suara dengan PDIP, Partai Aceh Gugat Hasil Pemilu di Aceh Tengah dan Bener Meriah ke MK

Juga adanya temuan penggelembungan suara secara signifikan di beberapa TPS yang kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil

Selisih 11 Suara dengan PDIP, Partai Aceh Gugat Hasil Pemilu di Aceh Tengah dan Bener Meriah ke MK
IST
Partai Aceh Terus Difitnah, Semoga Allah akan Menangkan Partai Aceh 

Laporan Subur Dani I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) meyakini Pemilu 2019 untuk level DPRA di daerah pemilihan IV (Aceh Tengah-Bener Meriah) terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Oleh karena itu, Muzakir Manaf selaku ketua Umum DPA-PA dan Kamaruddin Abubakar selakuk Sekjen DPA-PA melalui kuasa hukum Fadjri SH, Hermanto SH, dan Murtadha SH resmi mengajukan gugatan PHPU untuk DPRA Dapil IV ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Partai Aceh, Fadjri SH menyampaikan, secara resmi permohonan sudah didaftarkan dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada Kamis (23/5/2019) Pukul 10.03 WIB.

Baca: Satu Korban Tewas Tertembak Saat Kerusuhan 22 Mei Dibawa Pulang ke Jambi, Sang Istri Jatuh Pingsan

Baca: Hanya Menonton Demo, Remaja Ini Tewas Tertembak saat Tolong Korban Luka, Begini Cerita Ayahnya

Baca: KMPAN Minta Pemerintah Usut Kerusuhan dan Korban Meninggal pada Aksi 21-22 Mei di Jakarta

"Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu 3x24 jam sejak ditetapkan secara nasional terhitung pukul 01.00 dini hari tgl 21 Mei 2019 s/d 23 Mei pukul 12.00, satu hari lebih awal dari yang ditetapkan," kata Fadjri, Jumat (24/5/2019).

Fadjri SH menyampaikan, permohonan ini ditujukan kepada KPU RI sebagai termohon yang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemililihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/209 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Keputusan itu berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 207/PL.01.7-BA/II/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum 2019 yang telah menetapkan perolehan suara Partai PDI Perjuangan 12.702 dan Partai Aceh 12.691,

Yang menjadi titik persoalan hingga PA menggungat adalah selisih perolehan suara antara kedua partai yang telah ditetapkan sebanyak 11 suara.

"Selisih sebelas suara sebagai perolehan kursi keenam DPRA Dapil IV Aceh Tengah-Bener Meriah," katanya.

Fadjri menilai, bahwa Pemilu yang berjalan di Aceh Tengah tidak terlepas dari adanya praktik kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Linge, Desa Owak.

"Di mana jumlah surat suara berbeda dengan jumlah yang hadir sebagai pemilih dan telah direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang melalui Rekomendasi Panwascam Nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 pada TPS 01/26 dan 02/27," tulis Fadjri dalam keterangannya.

Namun, menurut Fadjri, PPK Kecatamtan Linge tidak mengindahkan rekomendasi tersebut sampai tingkat di atasnya.

"Juga adanya temuan penggelembungan suara secara signifikan di beberapa TPS yang kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi," pungkas Fadjri.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved