DPRA Minta Kantor TNGL Pindah ke Aceh

Anggota DPRA mendesak Pemerintah Aceh agar meminta kepada Pemerintah Pusat agar Kantor Taman Nasional Gunung Leuser

DPRA Minta Kantor TNGL Pindah ke Aceh
IST
BUHARI SELIAN, Anggota DPRA

Sementara Plt Gubernur Aceh yang diwakili Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah yang ditanya wartawan mengatakan sangat sepakat dengan desakan anggota DPRA yang menginginkan Kantor TNGL yang berada di Sumut dipindah ke Aceh.

“Kami akan mempelajari dulu perkembangan Kantor TNGL. Karena memang wilayah KEL lebih besar berada di Aceh daripada Sumut. Kami akan mendorong pemerintah pusat terutama Kementerian Kehutanan agar bisa mengalihkan Kantor TNGL ke Aceh,” katanya.

Komisi dan II DPRA, Jumat (24/5) mengusul raqan inisiatif DPRA jelang akhir masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019 yang tinggal tiga bulan lagi. Parahnya, DPRA sebelumnya telah menetapkan 15 raqan yang masuk dalam program legislasi (Prolega) 2019 yang hingga kini belum satupun selesai.

Masing-masing komisi mengusul satu raqan yaitu Komisi I mengusulkan Raqan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dan Komisi II mengusulkan Raqan Aceh tentang Perlindungan Satwa.

Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRA yang dipimpin Sulaiman Abda bersama Sulaiman dan T Irwan Djohan. Turut hadir dalam acara itu, Plt Gubernur Aceh yang diwakilkan Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, Anggota DPRA dan seluruh unsur Forkopimda.

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage yang ditanyai Serambi mengatakan bahwa usulan raqan tersebut diajukan karena ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam Qanun LWG. Azhari menyatakan hampir 50 persen terjadi perubahan isi qanun.

Seperti menyesuaikan struktural di LWN agar tidak terlalu gemuk tapi semuanya berfungsi. “Kita tambah deputi dan mempertegas fungsi kepala sekretariat. Intinya qanun ini kita ubah untuk memastikan kepastian hukum mengenai kewenangan wali, khatibul wali, dan sekretariat,” kata Azhari.

Sementara Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri menyampaikan tujuan pengusulan Raqan tentang Perlindungan Satwa untuk melakukan penataan lingkungan Aceh terutama bagi kawasan yang menjadi habitat dan koridor satwa termasuk lahan HGU yang bersinggungan dengan habitat dan koridor satwa.

Selain itu, Komisi II DPRA juga ingin pemerintah mempersenjatai polisi hutan (polhut) dalam menindak pelaku pemburuan liar dan memberi kewenangan untuk melakukan penindakan langsung berupa tembak ditempat para pemburu satwa liar.

“Intinya qanun ini akan memperkuat penindakan perburuan liar dengan pemberian hukuman tambahan cambuk dan pemberian kewenangan tembak di tempat bagi Polhut yang telah dipersenjatai,” kata Nurzahri yang juga politisi Partai Aceh ini.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved