PA dan PNA Gugat Hasil Pemilu Level DPRA

Dua partai lokal (parlok) di Aceh, yakni Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA), menggugat hasil Pemilu 2019

PA dan PNA Gugat Hasil Pemilu Level DPRA
IST
SAYUTI ABUBAKAR

BANDA ACEH - Dua partai lokal (parlok) di Aceh, yakni Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA), menggugat hasil Pemilu 2019 di dua daerah pemilihan (dapil) di Aceh untuk level pemilihan DPRA. PA sendiri menggugat di dapil IV (Aceh Tengah-Bener Meriah), sedangkan PNA menggugat untuk hasil di dapil VI (Aceh Timur).

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) meyakini, Pemilu 2019 untuk level DPRA di dapil IV telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Oleh karena itu, Muzakir Manaf selaku Ketua Umum DPA-PA dan Kamaruddin Abubakar selaku Sekjen DPA-PA melalui kuasa hukumnya Fadjri SH, Hermanto SH, dan Murtadha SH telah resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk DPRA Dapil IV ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum Partai Aceh, Fadjri SH menyampaikan, secara resmi permohonan sudah didaftarkan dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada Kamis (23/5/2019) Pukul 10.03 WIB.

Berkas permohonan dicatat dalam buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

„Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu 3x24 jam sejak ditetapkan secara nasional terhitung pukul 1 dini hari tgl 21 Mei s/d 23 Mei 2019 pukul 12.00, satu hari lebih awal dari yang ditetapkan,“ kata Fadjri, Jumat (24/5).

Fadjri SH menyebutkan, permohonan ini ditujukan kepada KPU RI sebagai termohon yang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemililihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/209 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Keputusan itu berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 207/PL.01.7-BA/II/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum 2019 yang telah menetapkan perolehan suara Partai PDI Perjuangan 12.702 dan Partai Aceh 12.691 suara.

Yang menjadi titik persoalan hingga PA menggugat adalah selisih perolehan suara antara kedua partai yang telah ditetapkan sebanyak sebelas suara. „Selisih sebelas suara sebagai perolehan kursi keenam DPRA Dapil IV Aceh Tengah-Bener Meriah,“ katanya.

Namun, menurut Fadjri, PPK Kecatamtan Linge tidak mengindahkan rekomendasi tersebut sampai tingkat di atasnya. „Juga adanya temuan penggelembungan suara secara signifikan di beberapa TPS yang kemudian dijadikan dasar untk pengajuan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi,“ pungkas Fadjri.

Sementara itu, PNA memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar MH sebagai kuasa hukum untuk menggugat hasil Pemilu 2019 untuk level DPRA di dapil VI. Menurut Sayuti, telah terjadi pengurangan suara PNA di beberapa kecamatan dan ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai lain. „Seharusnya PNA dapat satu kursi di dapil VI untuk DPRA,“ pungkas Sayuti. Gugatan PNA ini diajukan Sayuti pada Kamis (23/5) malam dengan nomor akta pengajuan permohonan Nomor 45-18-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved