Aceh Selatan Kembali Raih WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Aceh Selatan Kembali Raih WTP
SERAMBINEWS.COM/IST
Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh Syafruddin Lubis menyerahkan WTP kepada Bupati Aceh Selatan H Azwir didampingi Ketua DPRK T Zulhelmi di Auditorium BPK RI Perwakilan Aceh, di Banda Aceh 

TAPAKTUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2018. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, Syafruddin Lubis SE.Ak CA kepada Bupati Aceh Selatan, H Azwir SSos dan T Zuhelmi selaku Ketua DPRK, di Auditorium BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat (24/5).

Dengan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Aceh Selatan terhitung sudah empat kali secara berturut-turut meraih penghargaan WTP. Sebab sebelumnya, Aceh Selatan juga sudah meraih penghargaan itu pada tahun 2015, 2016, dan 2017.

“Alhamdulillah, dari hasil audit tim BPK RI, laporan keuangan Pemkab Aceh Selatan Tahun 2018 kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudera Putra SE MM kepada Serambi melalui sambungan telpon, Jumat (24/5) sore. Diva mengaku ikut mendampingi Bupati Azwir saat menerima penghargaan opini WTP di BPK RI Perwakilan Aceh.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, Syafruddin Lubis SE.Ak CA dalam pidatonya menyampaikan, bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajiban penyajian laporan keuangan. “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” papar Syafruddin.

Dilanjutkannya, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraund) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, tambahnya, jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian Negara, maka hal itu harus diungkap dalam LHP.(tz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved