Usaha Galian C Semrawut

Usaha tambang mineral non-logam dan batuan, galian C di Kabupaten Pidie masih semrawut, khususnya

Usaha Galian C Semrawut
IST
Bupati Pidie, Roni Ahmad atau Abusyik menemukan satu beko di Sungai Tiro. Abusyik melakukan penertiban galian c bersama Forkopimda Pidie.

* Pemkab Pidie tak Punya Data

SIGLI - Usaha tambang mineral non-logam dan batuan, galian C di Kabupaten Pidie masih semrawut, khususnya sejak izin harus dari Pemprov Aceh. Pemkab Pidie yang menjadi tempat wilayah penambangan, tidak miliki data izin yang telah dikeluarkan, sehingga tidak berdampak untuk pemasukan PAD.

Dilaporkan, Pemprov Aceh tidak melaporkan secara rinci ke Pemkab Pidie terhadap jumlah usaha galian C yang telah memiliki izin eksplorasi dan produksi. Berdasarkan data tahun 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pidie, mencatat 17 industri tambang memiliki izin eksplorasi dan produksi.

Kepala Dinas PM-PTSP Pidie, Ramli SH MH, didampingi Sekretaris Edi Saputra SIP MM, Sabtu (25/5) mengatakan provinsi belum menyerahkan data terhadap jumlah izin usaha galian C kepada Dinas PM-PTSP Pidie. Sehingga, pihaknya tidak mengetaui secara rinci jumlah izin eksplorasi dan izin operasi produksi.

Hal itu, kata Edi, sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh Nomor 120/10855/2016 tentang pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Juga Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berisi bahwa bupati dan walkot tidak memiliki kewenangam dalam izin pertambangan.

“Kabupaten hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi dari segi aspek sosial, bukan teknis, karena ditangani provinsi,” ujarnya. Dia menyebutkan, meski Dinas PM -PTSP Pidie telah memberikan rekomendasi kepada pengusaha, tapi ada juga yang ditolak, tapi, kabupaten belum mengetahui perusahaan yang ditolak tau diberi izin.

Menurutnya, sesuai data tahun 2018, jumlah usaha tambang non-logam dan batuan tersebar di enam kecamatan di Pidie yakni empat lokasi usaha tambang galian C di aliran sungai Tiro. Berikutnya, enam lokasi tambang galian C di aliran sungai Keumala.

Pengambilan tanah uruk di dua lokasi di Grong-grong, pengambilan tanah uruk dan satu usaha batu gajah di dua lokasi di Muara Tiga (Laweung) dan satu AMP di aliran Sungai Geunie di Kecamatan Tangse.

“Kita belum mengetahui usaha tambang non-logam dan batuan pada tahun 2018 masih diperpanjang izin. Sebab, data dari pemprov tercatat 18 usaha tambang galian C tahun 2019 memperoleh izin. Kita tidak mengetahui izin diberikan itu, tercatat perusahaan baru atau lama,” jelas Edi.

Dikatakan, biasanya izin eksplorasi yang dikeluarkan dinas merupakan bentuk kajian yang dilakukan pemilik usaha tambang terhadap kegiatan eksplorasi. Yaitu, kajian izin studi kelayakam penambangan. Lalu, kajian rencana reklamasi pasca tambang dan laporan kerja, anggaran biaya dan laporan eksplorasi.

“Untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk restribusi dan pajak. Kalau restribusi PAD dibayar jika proyek yang dikerjakan sumber dana APBK,” pungkasnya.

Ketua Komisi C DPRK Pidie, Drs Isa Alima, kemarin menyebutkan pembayaran restribusi dari usaha tambang galian C harus dikaji ulang. Sebab, jika PAD restribusi usaha tambang hanya dihitung proyek APBK saja, maka akan rugi daerah.

Karena, kata Isa, proyek dana APBA yang dikerjakan di kabupaten justru PAD mengalir ke Peprov. Sementara bahan baku proyek diambil di kabupaten. “Saya rasa kebijakan undang-undang baru itu harus dikaji ulang, sebab merugikan kabupaten,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved